Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Foto: Antara.
Menteri LH Minta Kementerian ESDM Keluarkan Ujung Kulon dari Wilayah Usaha Tambang
Atalya Puspa • 19 November 2026 19:33
Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat menyorot wilayah usaha pertambangan (WUP) di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Jumhur meminta wilayah tersebut dikeluarkan dari wilayah usaha tambang.
Permintaan tersebut telah disampaikan Jumhur kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengevaluasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Menurut dia, peninjauan diperlukan untuk melindungi habitat alami terakhir badak Jawa yang populasinya saat ini kurang dari 50 individu.
Jumhur menegaskan, perlindungan perlu dilakukan sejak tahap perencanaan sebelum terdapat aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. “Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,” kata Jumhur, dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 19 November 2026.
Menurut Jumhur, keberadaan WUP di perairan sekitar TNUK berpotensi membuka jalan bagi kegiatan lanjutan, termasuk survei. Hal itu dinilai dapat mengganggu ketenangan Badak Jawa (Rhinoceros Sondaicus).
KLH/BPLH menilai aktivitas pertambangan berpotensi menekan ekosistem melalui kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, hingga peningkatan aktivitas manusia.
Meski saat ini belum terdapat kegiatan pertambangan di lokasi WUP tersebut, risiko ekologis dinilai perlu diperhitungkan sejak awal.
Jumhur menyebut pihaknya telah meminta Menteri ESDM mengevaluasi dan meninjau kembali keputusan tersebut. KLH/BPLH juga mendorong verifikasi spasial dan ekologis terpadu dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mencocokkan koordinat WUP dengan batas kawasan TNUK, kawasan konservasi laut, serta rencana tata ruang darat dan laut.
Selama proses evaluasi berlangsung, tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan diminta ditahan sampai hasil verifikasi diperoleh. Ia juga menegaskan KLH/BPLH tidak akan memberikan persetujuan lingkungan apabila perusahaan pelat merah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di perairan TNUK.

Badak Jawa. Foto: Antara/HO-Kemenhut.
“Saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya,” tegas Jumhur.
Berdasarkan analisis spasial Kebijakan, Strategi, dan Program Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional, sebanyak 61.023,12 hektare atau 99,86% dari total wilayah analisis TNUK seluas 61.107,95 hektare diarahkan sebagai wilayah indikatif fungsi lingkungan hidup yang dilindungi.
KLH/BPLH menegaskan penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan wilayah pertambangan dan bukan izin untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi. Setiap rencana kegiatan tetap harus memenuhi ketentuan kesesuaian tata ruang, perlindungan kawasan konservasi, serta persetujuan lingkungan.
Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, serta pemerintah daerah untuk memastikan pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan fungsi perlindungan lingkungan hidup.