Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Foto: Metrotvnews.com/Selsha Septifanie Gunawan
Menaker: Penetapan UMP 2027 Ditargetkan Rampung 21 November
Eko Nordiansyah • 17 November 2026 13:45
Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama para gubernur, bupati, serta walikota terkait penetapan upah minimum 2027 pada 16 November 2026. Langkah tersebut dilakukan menjelang batas waktu penetapan upah minimum provinsi (UMP) pada 21 November 2026.
Selain itu, Kemnaker juga telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan para kepala dinas pada 13 November 2026.
"Terkait penetapan upah minimum 2027, kami sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan para kepala dinas pada 13 November," ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat ditemui di kantornya, Selasa, 17 November 2026.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pihaknya telah menyampaikan surat edaran yang berisi data-data terkait ekonomi dan ketenagakerjaan. Surat tersebut menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menentukan upah minimum sektoral serta memperkirakan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Yassierli menjelaskan, pemerintah daerah memiliki waktu lima hari setelah batas penetapan UMP pada 21 November untuk menetapkan upah minimum sektoral provinsi. Sementara itu, batas waktu penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) jatuh pada 25 November 2026, dengan tambahan lima hari untuk penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota.
Meski demikian, Yassierli menegaskan gubernur wajib menetapkan UMP dan upah minimum sektoral provinsi. Sementara itu, penetapan UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota bersifat tidak wajib atau dapat ditetapkan oleh gubernur.
Baca Juga :
55.364 Peserta Lolos MagangHub Batch 3A

(Ilustrasi. Foto: Dok MI)
Pembahasan tripartit masih berjalan
Dalam kesempatan yang sama, Yassierli mengatakan pembahasan tripartit di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) juga masih terus berjalan. Pertemuan telah dilakukan untuk membahas proses penetapan upah minimum.Di tingkat daerah, masing-masing wilayah juga memiliki lembaga tripartit melalui Dewan Pengupahan Daerah. Lembaga tersebut melibatkan unsur pengusaha, perwakilan serikat pekerja dan buruh, serta pemerintah.
Menurut dia, Dewan Pengupahan Daerah nantinya menggelar pembahasan berdasarkan data dan panduan yang telah diberikan Kemnaker. Hasil pembahasan tersebut kemudian menjadi rekomendasi kepada gubernur sebagai dasar penetapan upah minimum.
"Jadi, dari segi waktu sebenarnya cukup. Kita tunggu tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi," ujar Yassierli.
Yassierli optimistis pemerintah daerah dapat memenuhi tenggat waktu penetapan UMP pada 21 November 2026. Menurutnya, para gubernur telah memahami proses tersebut karena penetapan upah minimum bukan hal baru bagi mereka.
"Kami optimistis waktu kemarin saat kita sosialisasi juga semua yakin bahwa batas 21 November untuk upah minimum provinsi mereka bisa lakukan," pungkas dia. (Selsha Septifanie Gunawan)