Podium MI: Ekonomi Biaya Tinggi

ADA barang yang rupanya masih mahal di Indonesia, selain cabai menjelang Lebaran dan kopi di mal, yakni berusaha. Kita boleh punya tol baru, pelabuhan diperbesar, bandara dipercantik, perizinan dimasukkan ke komputer. Akan tetapi, bagi pengusaha, ongkos berusaha tetap saja seperti masuk restoran yang daftar harganya tidak dicantumkan. Baru tahu mahal setelah tagihan datang.

Namanya ekonomi biaya tinggi. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani pernah menyebut biaya logistik domestik Indonesia sudah turun dari 23,8% menjadi 14,2% terhadap PDB (produk domestik bruto). Namun, jika komponen logistik ekspor ikut dihitung, total bebannya masih sekitar 23% PDB.

Itu baru logistik. Belum ongkos modal, perizinan, ketidakpastian aturan, birokrasi pusat dan daerah yang kadang berbeda selera, serta pungutan resmi dan yang malu-malu disebut resmi.

Modal pun belum cukup efisien menghasilkan pertumbuhan. Kita menanam banyak, tetapi memanennya belum sebanyak tetangga.

Di sinilah Vietnam menarik untuk ditengok. Bukan untuk membuat kita rendah diri. Apalagi iri hati. Iri, kata orang tua, menguras pahala. Namun, dalam ekonomi, sesekali iri diperlukan supaya kita rajin becermin.

Ekonomi Vietnam tumbuh 8,02% pada 2025. Industri manufakturnya tumbuh 9,97%. Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29%, sedangkan sepanjang semester I tumbuh 5,45%.

Lima persen tentu bukan angka buruk. Masalahnya, kita sudah terlalu lama berumah tangga dengan angka 5%. Target 6%, 7%, apalagi 8%, seperti calon menantu yang berkali-kali diperkenalkan, tetapi tak kunjung datang melamar.

Padahal, pertumbuhan tinggi dibutuhkan bukan demi gagah-gagahan statistik. Setiap tahun jutaan orang memasuki pasar kerja. Mereka tidak bisa diberi makan oleh persentase PDB. Mereka membutuhkan pekerjaan. Di situlah persoalannya.

BPS mencatat pada Februari 2026 terdapat 147,67 juta penduduk bekerja dan 7,24 juta penganggur. Pekerja formal memang naik dari 59,19 juta menjadi 59,93 juta dalam setahun. Namun, pekerja informal bertambah lebih banyak, dari 86,58 juta menjadi 87,74 juta. Jadi, ekonomi memang menciptakan pekerjaan, tetapi transformasinya menuju pekerjaan formal dan produktif berjalan terlampau lambat.

Istilah 'pekerja informal' sendiri kadang terdengar amat sopan. Di baliknya ada pedagang kecil, pekerja serabutan, pengemudi, pekerja keluarga, dan jutaan manusia yang bekerja tanpa kepastian pendapatan dan perlindungan memadai.

Mereka tentu bukan penganggur. Jangan pula statistik dipaksa berbohong. Namun, bagi sebagian orang, bekerja 1-2 jam, menerima order sesekali, atau berdagang sekadar supaya dapur mengepul jelas berbeda dari memiliki pekerjaan tetap.

Karena itu, pekerjaan rumah pemerintah bukan sekadar mendatangkan investasi. Indonesia sebenarnya bukan negeri yang sepi investor. Sepanjang 2025 realisasi investasi mencapai Rp1.931,2 triliun, tumbuh 12,7%, dengan PMA (penanaman modal asing) Rp900,9 triliun. Pertanyaannya, seberapa besar investasi itu melahirkan pabrik, industri padat karya, produktivitas, rantai pasok domestik, dan pekerjaan formal?


Ilustrasi. Foto: Dok MI

Kita mesti membereskan ekonomi biaya tinggi sampai ke akar-akarnya. Logistik harus murah. Pelabuhan mesti cepat. Regulasi pusat dan daerah jangan bertabrakan. Kepastian hukum jangan bergantung pada siapa yang menelepon. Pungli, termasuk yang berkedok organisasi, mesti disapu. Biaya modal harus kompetitif. Industri manufaktur mesti kembali menjadi mesin pencipta pekerjaan.

Investor tidak hidup dari pidato. Ia hidup dari kalkulator. Jika membuka pabrik di Indonesia lebih mahal, lebih lambat, dan lebih tidak pasti daripada di Vietnam, jangan marah bila kalkulator mereka menunjuk Hanoi atau Ho Chi Minh City.

Kita boleh memasang target pertumbuhan 8% setinggi langit. Tidak ada yang melarang. Namun, sebelum sampai ke langit, ada baiknya jalan menuju pabrik kita bersihkan dulu dari terlalu banyak palang.

Ekonomi yang mahal pada akhirnya menghasilkan kemewahan yang paling menyedihkan, yaitu pekerjaan formal menjadi barang langka.