Podium MI: Harapan Belum Hilang

ADA kabar menggembirakan dari jagat ekonomi. Di tengah harga kebutuhan hidup yang kerap membuat dahi berkerut, lapangan kerja yang tidak selalu ramah, dan pendapatan yang kadang lebih cepat habis ketimbang tanggal di kalender, konsumen Indonesia ternyata masih menyimpan optimisme luar biasa.

Bukan optimisme kaleng-kaleng. Survei Global Consumer Confidence Index Ipsos edisi September 2026 menempatkan Indonesia di peringkat keenam dari 30 negara. Skornya 52,9, melampaui rata-rata global 48,4. Bahkan, lebih tinggi daripada seluruh negara anggota G-7 yang disurvei, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman.

Amerika Serikat, negara yang konon kalau bersin seluruh dunia ikut masuk angin, cuma bertengger di peringkat ke-12 dengan skor 50,5. Jepang lebih mengenaskan, peringkat ke-28 dengan skor 39,4.

Rupanya, menjadi negara kaya tidak otomatis membuat penduduknya lebih percaya diri menatap hari esok. Sebaliknya, menjadi negara berkembang tidak berarti warganya mesti menjalani hidup dengan wajah murung sepanjang tahun. Kita patut bergembira. Namun, jangan buru-buru menggelar pesta. Apalagi, pesta dengan uang pinjaman.

Optimisme konsumen memang bukan ukuran langsung kemakmuran. Ia mengukur keyakinan masyarakat terhadap keuangan pribadi, pekerjaan, dan prospek ekonomi. Orang boleh saja optimistis meskipun dompetnya belum tebal. Sebaliknya, orang kaya bisa pesimistis karena khawatir kekayaannya menyusut.

Di situlah menariknya Indonesia. Bangsa ini seperti memiliki bakat alamiah untuk berharap. Ketika keadaan sulit, orang mencari jalan. Ketika pekerjaan formal susah didapat, sebagian membuka usaha kecil. Ketika penghasilan seret, muncul pekerjaan sampingan. Bahkan, ketika ekonomi sedang tidak baik-baik saja, warung kopi tetap ramai oleh perbincangan tentang bagaimana menjadi kaya.

Tentu, kegigihan semacam itu layak dihargai. Namun, pemerintah jangan salah membaca. Daya tahan masyarakat bukan alasan untuk membiarkan mereka terus-menerus bertahan sendirian. Optimisme tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti kebijakan ekonomi yang waras.

Peringkat keenam dunia semestinya menjadi modal berharga. Konsumen yang percaya diri cenderung lebih berani membelanjakan uangnya. Belanja menggerakkan produksi. Produksi mendorong investasi. Investasi membuka pekerjaan. Pekerjaan menghasilkan pendapatan. Begitulah roda ekonomi semestinya berputar. Persoalannya, roda itu belum tentu berputar mulus.

Ilustrasi. Foto- Dok istimewa

Ekonomi biaya tinggi masih menggerogoti daya saing. Lapangan kerja formal belum tumbuh secepat kebutuhan. Kelas menengah menghadapi tekanan daya beli. Sementara itu, banyak pekerja informal harus mengandalkan penghasilan yang tidak menentu.

Karena itu, optimisme konsumen mesti dijawab dengan kebijakan yang memperkuat daya beli, memperluas pekerjaan berkualitas, memangkas ongkos berusaha, dan menjaga harga kebutuhan pokok.

Jangan sampai rakyat optimistis, tetapi pemerintah justru santai. Jangan pula angka survei dijadikan bahan pidato kemenangan, sementara kenyataan sehari-hari masih menyisakan banyak persoalan.
 

Kita perlu membedakan harapan dengan kenyataan. Harapan ialah bahan bakar. Kenyataan ialah jalan yang mesti dilalui. Sebanyak apa pun bahan bakarnya, kendaraan tetap sulit melaju jika jalannya berlubang di sana-sini.

Indonesia beruntung memiliki masyarakat yang belum kehilangan keyakinan terhadap masa depan. Itu kekayaan sosial yang tidak selalu dimiliki bangsa lain, bahkan bangsa yang jauh lebih makmur.

Namun, keyakinan tersebut tidak boleh terus-menerus diuji tanpa kepastian perbaikan. Seperti kata Antonio Gramsci, filsuf dan pemikir politik Italia, "Pesimisme dalam pikiran, optimisme dalam kehendak.” Kesulitan tidak boleh disangkal, tetapi juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menyerah.

Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi bukanlah ketika rakyat terus berharap hidupnya membaik, melainkan ketika harapan itu benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan. Optimisme memang menyenangkan. Namun, jauh lebih menyenangkan apabila isi dompet akhirnya ikut memberikan kesaksian.

Untuk urusan terakhir itu, rakyat tentu lebih membutuhkan bukti daripada sekadar tepuk tangan pejabat yang merayakan angka survei dengan wajah berseri-seri.