Evaluasi MSCI Jadi Momentum Pembenahan Pasar Modal Indonesia

Jakarta: Pembenahan tata kelola pasar modal Indonesia dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan investor domestik maupun asing. Evaluasi lembaga indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia diharapkan dapat menjadi dorongan bagi otoritas untuk meningkatkan transparansi dan kualitas perdagangan saham.

Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Aditya Laksmana Yudha mengatakan, pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dan evaluasi dari lembaga internasional selama didasarkan pada fakta objektif. Menurut dia, pembenahan tata kelola pasar modal merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

"Sejauh itu memang fakta objektif, tentu dengan tangan terbuka akan dilakukan pembenahan. Karena itu bagian dari upaya pemerintah saat ini, untuk bagaimana membenahi tata kelola, masuk di pasar modal. Jadi kalau yang disampaikan MSCI itu ya, intinya semangat pemerintah adalah pembenahan," kata Aditya dalam program Top Economy Metro TV, dikutip Rabu, 11 November 2026.

Ia menjelaskan, pasar modal merupakan bagian dari ekosistem investasi global yang memiliki standar tata kelola dan praktik perdagangan yang berlaku secara internasional. Karena itu, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi aspek penting untuk menjaga daya tarik pasar modal Indonesia.

Meski demikian, Aditya menegaskan setiap evaluasi harus didasarkan pada fakta objektif dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu. Pemerintah menginginkan proses pembenahan berjalan secara independen dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh investor, baik asing maupun domestik.

Dia menambahkan, perlindungan investor dalam negeri, khususnya investor ritel, juga menjadi perhatian pemerintah. Praktik perdagangan yang tidak sesuai ketentuan perlu dibenahi agar investor mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam melakukan aktivitas investasi.

"Karena bagaimanapun juga, pasar modal ini dunia sendiri lah ya. Dunia sendiri di mana memang ada tata kelola-tata kelola, best practice yang sudah berlaku umum di investor pasar modal dimana pun. Dan ini kan borderless. Sehingga apa yang terjadi di sini akan berpengaruh kepada kepercayaan investor dan sentimen. Dan itu pemerintah juga tentu tidak ingin kehilangan kepercayaan dari investor di pasar modal. Walaupun juga itu cerminan mengenai potret ekonomi kita," jelas dia.


Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Aditya Laksmana Yudha. Foto: tangkapan layar YouTube Metro TV.
 

 

Pembenahan pasar modal perlu disertai ketegasan pemerintah

Sementara itu, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menilai pembenahan pasar modal perlu disertai ketegasan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum. Ia mengakui terdapat sejumlah kelemahan dalam pengawasan dan penindakan terhadap praktik perdagangan saham yang perlu diperbaiki.

Fuad juga menyoroti cara MSCI menyampaikan evaluasi terhadap pasar modal Indonesia. Menurut Fuad, masukan dari lembaga internasional tetap perlu diperhatikan, tetapi penyampaiannya harus dilakukan secara profesional dan memberikan ruang bagi otoritas untuk melakukan pembenahan.

"Di pihak kita juga memang ada kelemahan-kelemahan. Tidak berani mengambil tindakan-tindakan yang tegas dan jelas. Itu termasuk menyangkut mengenai yang sekarang sudah di-delisting (perusahaan). Itu yang antara lain ada alasan bagi MSCI untuk melakukan koreksi," tegas Fuad.

Ia menilai pemerintah perlu memiliki ketegasan dalam menyikapi evaluasi tersebut, termasuk mempertimbangkan alternatif lembaga penyedia indeks global apabila diperlukan.

"Nah kalau kita misalnya tidak mau ngasih data sama dia (MSCI), sudah sama sekali nggak ngasih data, kita pindah saja kepada yang lain. Iya kan? Mau ke mana, siapa? FT Russell, Standard Poor, global indeksnya kan ada. Kalau misalnya kayak begitu. Kan juga dia harus mikir, seperti itu. Iya kan? Hati-hati main-main seperti ini," kata dia.

Di tengah perkembangan pasar modal yang semakin terhubung dengan pasar keuangan internasional, pembenahan tata kelola menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya saing Indonesia. Transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan investor diharapkan dapat memperkuat kepercayaan pasar sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di dalam negeri.