Istana Ungkap Isi Pertemuan Presiden Prabowo dengan Gibran

Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wapres kepada Presiden Prabowo Subianto. Foto: Metro TV/Anwar Fuadi.

Istana Ungkap Isi Pertemuan Presiden Prabowo dengan Gibran

Anggi Tondi Martaon • 12 November 2026 15:01

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Gibran Rakabuming Raka pada Kamis pagi, 12 November 2026. Pertemuan tersebut berlangsung sebelum Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden (Wapres) ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Dikutip dari Antara, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Prabowo menerima surat pengunduran diri Gibran yang dikemas dalam amplop putih.

Sementara itu, pada foto-foto yang lain, Presiden Prabowo juga terlihat memegang pundak dan menjabat kedua tangan Gibran. Usai pertemuan, Presiden mengantarkan Wakil Presiden menuju kendaraannya. 

"Keduanya kemudian melanjutkan agenda masing-masing," demikian keterangan resmi Sekretariat Presiden RI dikutip dari Antara, Kamis, 12 November 2026.
 


Selanjutnya, Presiden Prabowo menggelar pertemuan dengan jajaran pimpinan MPR, DPR, termasuk Komisi III DPR RI, serta beberapa menteri di Istana Kepresidenan RI. 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan ia menjadi salah satu menteri yang diundang untuk mengikuti pertemuan tersebut di Istana siang hari ini.

"Saya diberi tahu untuk datang ke Istana jam 1.30 (13.30 WIB) hari ini untuk mengadakan pertemuan. Saya dengar juga di samping beberapa menteri, juga akan hadir pimpinan MPR, dan mungkin juga Komisi III DPR, atau pimpinan MPR, DPR juga," kata Yusril.


Suasana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka. Foto: Metro TV/Anwar Fuadi.

Yusril, yang tiba pada pukul 13.35 WIB, menyampaikan kemungkinan pertemuan bersama Presiden Prabowo hari ini seperti rapat konsultasi. Sebab, berkaitan dengan tugas MPR menindaklanjuti pengunduran Gibran dan kewajiban Presiden menindaklanjuti kevakuman wakil presiden. 

"Jadi, koordinasi itu boleh dilakukan antarlembaga negara, dalam hal ini, Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan DPR mungkin ya, enggak terlalu langsung ya, kecuali pemakzulan," ujar Yusril.

(Anggi Tondi)