Presiden Prabowo Telusuri Pengguna Hasil Sadapan LSP

Presiden Prabowo Subianto. Dok. BPMI Setpres

Presiden Prabowo Telusuri Pengguna Hasil Sadapan LSP

Achmad Zulfikar Fazli • 11 November 2026 18:27

Jakarta: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke kediaman Presiden untuk membahas situasi terkini setelah kasus penyadapan pekan lalu. Syahganda mengatakan Presiden menelusuri pihak yang menggunakan hasil penyadapan oleh tersangka Jenderal LSP dan sejumlah petinggi Polri lain.

"Ini saya lihat sendiri bahwa beliau ingin memastikan bahwa sadapan-sadapan dari Bapak Listyo Sigit itu bukan merupakan konspirasi-konspirasi besar yang terkait dengan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar dia," ujar Syahganda di Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu, 11 November 2026.

Menurut dia, Presiden merasa keselamatan jiwanya kemungkinan terganggu atas penyadapan tersebut. Pemerintah juga sudah mengumumkan tindakan itu mengarah ke makar.

Syahganda menyampaikan hubungan Presiden dan kelompok yang dekat dengan LSP ikut terganggu akibat kasus penyadapan ini.

Menurut dia, kasus itu bukan persoalan hukum biasa karena menyangkut keselamatan Presiden dan keamanan negara. Apalagi, Presiden adalah simbol negara.

Syahganda mengatakan Presiden sudah beberapa kali mengundang Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, dan pejabat lain. Lembaga itu tidak harus masuk tim hukum yang dibentuk Polri, tetapi punya kemampuan intelijen melacak apakah isi percakapan yang disadap terkait kekuatan politik yang ada selama ini.

"Jadi itu yang mungkin kita bersabar menunggu, mudah-mudahan nanti seminggu-dua minggu ini menjadi terang," tutur Syahganda.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Ka Bakom) RI Syahganda Nainggolan. ANTARA/HO-Bakom RI


Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara. Mereka adalah LSP, ASN, EHS, dan SU.

Penyadapan diduga berlangsung pada 2025 hingga 2026. Pihak Istana menilai tindakan penyadapan tersebut mengarah pada makar.

(Achmad Zulfikar Fazli)