Genjot Pembangunan, Kebijakan Satu Peta Sudah Dimanfaatkan K/L dan Pemda

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan produk kebijakan satu peta telah banyak dimanfaatkan Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda). Hal itu sangat penting dan strategis bagi pembangunan Indonesia ke depan.

"Beberapa produk kebijakan satu peta telah dimanfaatkan oleh K/L dan pemerintah daerah seperti perbaikan rencana tata ruang, penyusunan rencana detail tata ruang, penyusunan rencana induk pembangunan ekonomi kawasan serta perbaikan tata kelola perizinan dan upaya penyelesaian tumpang tindih lahan," ucap Airlangga saat membuka Rakernas One Map Policy Summit 2024, Kamis, 11 Juli 2024.

"Dengan melihat pentingnya kebijakan satu peta, saya memandang kebijakan ini perlu dibahas terkait dengan capaian kemajuan dan pelaksanaan ke depan," sambung Airlangga.

Airlangga menyebut sebanyak 151 tematik dari 23 K/L di 38 provinsi jadi rencana aksi dari kebijakan satu peta. Kebijakan itu mencakup empat tahapan kegiatan utama yaitu kompilasi dan integrasi yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), sinkronisasi yang dilakukan Kementerian Koordinator Perekonomian, serta berbagai data dan informasi geospasial yang juga dikoordinir BIG.

Kebijakan satu peta tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50 ribu.
 

Agenda Rakernas One Map Policy Summit