Perwakilan PBB Mengakui Reformasi Dewan Keamanan Memang Diperlukan

Jakarta: Indonesia dan sejumlah negara di dunia telah lama menyerukan dilakukannya reformasi di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama di Dewan Keamanan PBB. Reformasi dinilai penting agar PBB dapat lebih efektif dalam menangani berbagai permasalahan di dunia.

Dalam pidato pembukaan UN Day, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, PBB relatif lambat dalam merespons situasi di Gaza, dan hal ini kembali mengingatkan mengenai perlunya reformasi di tubuh organisasi tersebut.

Menanggapi hal ini, Kepala Perwakilan PBB di Jakarta, Valerie Julliand mengatakan, reformasi PBB memang sangat penting dan diperlukan.

"Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, ketika dia datang pada 2017, melakukan reformasi besar-besaran pengelolaan sistem PBB, mekanisme perdamaian dan keamanan sistem PBB serta sistem pembangunan," kata Valerie di Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2023.

Hal inilah, kata dia, yang mampu dilakukan agar PBB lebih sesuai dengan tujuannya, dan lebih disesuaikan dengan tantangan masa kini.

Namun, terdapat beberapa reformasi yang belum dapat dilakukan Sekjen PBB, salah satunya adalah reformasi Dewan Keamanan PBB.

"Seperti yang Anda ketahui, di dalam PBB, Dewan Keamanan adalah badan yang membahas isu-isu perdamaian dan keamanan, dan para anggota harus sepakat untuk menandatangani resolusi dan melanjutkan ke depan," ucapnya.

'Namun lima negara mempunyai hak veto. Di satu sisi, hal ini merupakan kemungkinan untuk memajukan isu-isu tertentu yang penting, namun terkadang hal ini menghalangi sejumlah isu," sambung Valerie.

Ia mencontohkan konflik terbaru antara militer Israel dan kelompok Hamas di Jalur Gaza. "Ada beberapa negara yang mempunyai hak veto, namun menentang sebagian resolusi tersebut. Jadi ya, reformasi ini penting,” tegasnya.

Baca juga:  Dewan Keamanan PBB Gagal Adopsi Resolusi Gencatan Senjata Gaza

Hak Veto Dewan Keamanan PBB

Namun, kata Valerie, untuk mengubah PBB, lima negara yang memiliki hak veto itu harus menyetujui perubahan tersebut.

Itulah sebabnya, lanjut dia, Sekretaris Jenderal Guterres sesuai dengan kewenangannya, melakukan semua upaya yang mungkin dilakukan untuk membuat PBB lebih bisa menyesuaikan diri dengan tantangan-tantangan saat ini.

"Dan tantangan-tantangan yang ada saat ini adalah hak-hak masyarakat, karena hak-hak tersebut sering kali diabaikan. diinjak-injak dan diabaikan," sambung Valerie.

Selain soal konflik Gaza, Valerie mengingatkan bahwa salah satu tantangan yang tidak boleh dilupakan adalah perubahan iklim. "Tempat di mana planet kita terbakar sedang mendidih, seperti yang dikatakan Sekretaris Jenderal, dan kita tidak mengubah cara hidup kita," ungkapnya.

"Jadi banyak sekali tantangannya, tapi inilah yang dia coba lakukan. Tapi ya, reformasi itu penting," pungkas Valerie.