Australia Resmi Larang Karyawan Terima Tugas di Luar Jam Kerja

Canberra: Australia kini mengesahkan undang-undang baru yang memberi hak bagi pekerjanya untuk tidak menanggapi telepon dan email dari atasan di luar jam kerja. Mereka hanya boleh menanggapi jika dianggap "tidak masuk akal".

Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya gangguan pada kehidupan pribadi akibat penggunaan komunikasi digital yang sering kali memaksa karyawan tetap terhubung dengan pekerjaan meski sudah selesai jam kerja.

Melansir dari Al Jazeera, aturan yang diberlakukan pada Senin ini merupakan bagian dari paket reformasi ketenagakerjaan yang diusung oleh pemerintah pusat yang dipimpin Partai Buruh Australia. Tujuannya adalah untuk melindungi pekerja dari tekanan untuk selalu siaga di luar jam kerja, terutama dalam konteks semakin populernya kerja jarak jauh sejak pandemi covid-19.

Aturan ini juga mencakup ketentuan baru terkait pekerja kontrak dan standar upah minimum bagi pengemudi layanan pengiriman.

Menurut Perdana Menteri Anthony Albanese, pekerja yang tidak dibayar 24 jam sehari tidak boleh dipaksa untuk selalu tersedia selama itu.

“Apa yang kami katakan adalah bahwa seseorang yang tidak dibayar 24 jam sehari tidak boleh dihukum jika mereka tidak online dan tersedia 24 jam sehari,” ujar Albanese dalam konferensi pers yang memperkenalkan undang-undang tersebut pada Februari.

Pelanggaran atas aturan ini dapat dikenai denda hingga 93.900 dolar Australia oleh pengadilan Fair Work Commission, yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan regulasi tersebut.

Meski demikian, undang-undang ini tidak sepenuhnya menghilangkan hak pengusaha untuk menghubungi karyawan di luar jam kerja. Pengusaha masih bisa berargumen bahwa penolakan karyawan untuk merespons komunikasi tersebut tidak wajar. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana karyawan akan merasa nyaman untuk benar-benar menolak panggilan atau pesan di luar jam kerja.

Meskipun beberapa negara seperti Prancis, Jerman, Italia, dan Kanada telah memberlakukan aturan serupa, kebutuhan untuk undang-undang ini di Australia yang pertama memperkenalkan delapan jam kerja sehari tidak sesuai dengan citra internasional negara tersebut sebagai “lucky country” di mana penuh dengan pantai-pantai bermandikan sinar matahari dan orang-orang yang santai.

Kenyataannya, para peneliti, ahli, dan pendukung tenaga kerja berpendapat bahwa negara ini menghadapi budaya kerja yang berlebihan, di mana banyak pekerja Australia harus bekerja melebihi jam kerja resmi tanpa bayaran.

“Tahun lalu, rata-rata pekerja Australia melakukan 5,4 jam kerja tanpa bayaran setiap minggunya, sementara mereka yang berusia 18-29 tahun melakukan 7,4 jam kerja tanpa kompensasi,” menurut laporan dari Australia Institute.

Penolakan dari kalangan bisnis juga muncul, dengan beberapa pihak mengklaim bahwa undang-undang ini akan menambah birokrasi dan mengurangi produktivitas. Kepala Eksekutif Business Council of Australia, Bran Black, mengkritik bahwa undang-undang tersebut seharusnya diatur di tingkat perusahaan, bukan melalui regulasi pemerintah.

“Efek gabungan dari undang-undang baru pemerintah, termasuk definisi baru untuk karyawan lepas dan kontraktor independen, akan meningkatkan birokrasi dan kekuatan serikat pekerja, sekaligus mengurangi produktivitas dan memukul ekonomi kita pada saat yang paling buruk. Undang-undang ketenagakerjaan kita perlu memberi insentif untuk membuat lebih banyak orang bekerja daripada menciptakan lebih banyak birokrasi untuk mempekerjakan orang,” kata Black kepada Al Jazeera.

Namun, pendukung undang-undang ini, seperti Michele O’Neil dari Dewan Serikat Buruh Australia, menekankan pentingnya aturan ini untuk memastikan pekerja hanya dibayar untuk waktu yang mereka habiskan bekerja. O’Neil berharap aturan ini akan mendorong percakapan seputar batasan yang wajar dalam komunikasi kerja di luar jam resmi.

Chris Wright, profesor dari University of Sydney, menambahkan bahwa meski jam kerja panjang di Australia sering tidak diimbangi dengan produktivitas yang tinggi, kebijakan ini dapat mendorong perusahaan untuk lebih efisien dalam mengelola waktu kerja.

“Ini benar-benar akan mendorong diskusi seputar jenis kontak apa yang sudah terjadi dan mengapa kontak itu terjadi. Mengapa para pemberi kerja menghubungi karyawan mereka di luar jam kerja - apakah itu penting? Dan mudah-mudahan, ini akan mengarah pada pengurangan kontak yang tidak perlu itu,” tambah Wright.

“Namun hal utama yang dilakukannya adalah memberikan hak kepada karyawan untuk tidak membacanya atau membalasnya hingga mereka bekerja kembali,” pungkas Wright. (Shofiy Nabilah)