Korea Selatan. Foto: Unsplash.
Seoul: Korea Selatan telah menetapkan tujuan untuk mengamankan jaringan perjanjian perdagangan bebas yang paling luas. Serta membangun sistem manajemen risiko untuk menangani meningkatnya ketidakpastian geopolitik.
"Peta jalan ini dirancang untuk menangani dengan lebih baik langkah-langkah proteksionis yang diadopsi oleh semakin banyak negara-negara maju dan potensi dampak pemilihan presiden," tambah kementerian Perindustrian Korsel, dikutip dari
Korea Herald, Kamis, 22 Agustus 2024.
Salah satu tujuan utama peta jalan ini adalah memperluas jaringan perjanjian perdagangan bebas Korea Selatan untuk mencakup 90 persen produk domestik bruto global, menjadikannya yang terluas di dunia. Korsel saat ini menduduki peringkat ke-2 setelah Singapura, dengan 85 persen PDB global tercakup dalam 21 FTA yang dijalin dengan 59 negara.
"Untuk mencapai tujuan tersebut, Korea akan memprioritaskan pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi strategis dengan negara-negara kaya sumber daya dan negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan negara-negara tetangga lainnya yang belum menjalin hubungan baik," kata kementerian tersebut.
Korsel berupaya membangun sabuk perdagangan di Asia Selatan dengan menjalin perjanjian kemitraan ekonomi dengan negara-negara termasuk Mongolia, Pakistan dan Bangladesh, dan juga berencana untuk memulai perundingan FTA bilateral dengan Malaysia dan Thailand. Korea saat ini sedang menegosiasikan persyaratan EPA dengan Tanzania dan Kenya.
Kementerian tersebut mengatakan pihaknya juga berupaya untuk melanjutkan negosiasi FTA Korea-Jepang-Tiongkok, dan membangun konsensus sosial untuk bergabung dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik, yang mewakili 13,4 persen PDB global.
Kerja sama dengan negara berkembang
Korsel berupaya memperkuat kerja sama dengan negara-negara Global Selatan yang sedang berkembang, termasuk ASEAN, India, Timur Tengah, Asia Tengah, Afrika, dan Amerika Latin juga akan diupayakan sebagai misi utama, yang dianggap penting dalam mendiversifikasi pasar ekspor, basis produksi, dan rantai pasokan mineral penting Korea.
Peta jalan tersebut juga mencakup skema pemerintah untuk memperkuat kerja sama strategis dengan negara-negara utama seperti Amerika Serikat, Jepang, anggota Uni Eropa, dan Tiongkok, untuk fokus pada pengelolaan risiko perdagangan dan meminimalkan dampak negatif terhadap bisnis Korea.
Mereka juga akan melakukan analisis menyeluruh terhadap dampak potensial dan terlibat dalam program penjangkauan aktif ke AS. Korea berencana untuk meningkatkan kerja sama strategis mengenai masalah perdagangan multilateral global dengan Jepang.
Kemenperin juga akan memperkuat dan lebih mempromosikan integrasi sistem peringatan dini antara Korea, Amerika Serikat, dan Jepang untuk memungkinkan respons terkoordinasi terhadap gangguan rantai pasokan.
Pemerintah Korsel menyatakan juga akan meningkatkan kolaborasi dengan UE, khususnya di bidang transisi digital dan ramah lingkungan. Upaya-upaya tersebut akan fokus untuk mencapai hasil nyata dalam proyek-proyek tertentu dengan masing-masing negara, seperti kolaborasi pengembangan teknologi chip dengan Belanda.
Sejalan dengan perjanjian kerja sama rantai pasokan multilateral seperti Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik, Korsel juga akan fokus pada Perjanjian Kemitraan Rantai Pasokan dengan 5-6 negara mitra utama termasuk Australia dan Indonesia pada tahun 2027.
"Korsel akan membangun sistem kerja sama yang cepat guna merespons rantai pasokan gangguan. Untuk menjaga pasokan mineral penting tetap stabil, Korsel akan meningkatkan perannya sebagai ketua Kemitraan Keamanan Mineral Kritis, yang terdiri dari 14 negara termasuk AS, Jepang, dan Kanada," kata Kemenperin Korsel.
Pemerintah Korsel juga akan mencari peluang bisnis untuk membantu perusahaan memperluas kerjasama dengan perusahaan global. Dalam dua tahun terakhir, Korsel mencapai rekor ekspor sebesar USD683,6 miliar pada 2022. Arus masuk investasi asing sebesar USD32,7 miliar pada 2023.
Streaming