Golkar Minta Mundurnya Airlangga Tak Dikaitkan dengan Kasus Korupsi Minyak Goreng

Jakarta: Partai Golkar meminta mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan ketua umum (ketum) tak dikaitkan dengan persoalan lain. Termasuk dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya periode 2021-2022

"Jadi menurut saya kita tidak perlu lagi mengait-ngaitkan," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu malam, 11 Agustus 2024.

Doli mengatakan bahwa mundurnya Airlangga dari pucuk pimpinan Partai Golkar karena ingin fokus sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Khususnya di masa transisi pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Keputusan Airlangga ditegaskan merupakan hak pribadi. Airlangga juga disebut sudah menyampaikan ke keluarga.

"Beliau mengumpulkan keluarganya semuanya dan itu juga berdasarkan kesepakatan keluarga. Jadi musyawarah beliau undang adik -adiknya, keluarganya, anak dan segala macam akhirnya diputuskan seperti itu," ujar Doli.
 

Baca juga: Plt Ketum Golkar Diputuskan 13 Agustus

Ketua Komisi II DPR itu mengatakan keputusan Airlangga hal baik. Langkah Airlangga mesti dihormati.

"Dengan mengundurkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar. Itu kita hormati dan tadi seperti yang juga sudah kami jelaskan, InsyaAllah roda organisasi Partai Golkar ini tetap berjalan. Semua agenda-agendanya tetap bisa berlangsung," jelas Doli.

Kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya periode 2021-2022 masih diusut penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus ini dipastikan akan disampaikan ke awak media.

"Jika ada perkembangan dan pemeriksaan terkait kasus ini akan kami info, terima kasih," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar kepada Medcom.id, Minggu, 11 Agustus 2024.