DLH Yogyakarta Sebut Anggaran Penanganan Sampah Masih Kurang

Yogyakarta: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta mengalokasikan 40 persen anggaran lembaga untuk penanganan sampah. Namun, plot anggaran itu masih harus dipotong untuk kebutuhan lain. 

"Besaran 40 persen untuk pengelolaan persampahan dibagi untuk pengangkutan, penyapuan, pengolahan, termasuk edukasi ke masyarakat juga," kata Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kota Yogyakarta, Ahmad Haryoko pada Sabtu, 23 November 2024. 

Ia mengungkapkan nominal 40 persen tersebut yakni Rp96 miliar. Haryoko menyadari anggaran tersebut jauh dari kata cukup untuk pengelolaan sampah. Terlebih, produksi sampah per harinya di atas 200 ton. 

Haryoko mengatakan pengelolaan sampah membutuhkan modal besar. Kebutuhan itu salah satunya untuk pembelian mesin atau peralatan penunjang pengolahan limbah.

"Kalau mau sampai tuntas, karena pasti ada pengolahan-pengolahan sampah dengan teknologi modern, ke depan pasti lebih banyak lagi," ujarnya. 

Sejumlah mesin memang sudah mulai dioperasikan Pemerintah Kota Yogyakarta. Ia memperkirakan pengoptimalan operasional bisa dilakukan pada 2025. 
 

Baca juga: Disemprot Menteri Lingkungan Hidup, Pemkot Yogyakarta Disarankan Maksimalkan Anggaran

"Ke depan ketersediaan anggaran lebih banyak operasional. Apa yang sudah terbangun di 2024 ini nanti dioptimalkan operasionalnya di 2025," ucapnya. 

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, geram melihat pengelolaan sampah di depo pembuangan sampah Mandala Krida yang dinilai semrawut. Menteri Hanif menilai, situasi ini mencerminkan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sampah di Kota Pelajar tersebut.

Setelah itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta merespon dan menilai sidak menteri lingkungan hidup harus jadi cambuk dalam bekerja. Pemkot Yogyakarta semestinya tidak merasa berbuat besar dengan keberadaan TPST namun tumpukan sampah masih berada di berbagai lokasi.

"Jangan hanya kemudian laporan-laporannya seolah-olah sampah ini dengan dia membuka di TPST mereka sudah berbuat yang yang begitu besar yang begitu," ucap Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sinarbiyat Nujanat di Yogyakarta, Jumat, 22 November 2024. 

Ia menilai Pemkot Yogyakarta semestinya bisa memanfaatkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilLPA) setiap tahun di sejumlah lembaga. Menurut dia, SiLPA di sejumlah lembaga itu semestinya dimaksimalkan untuk penanganan persoalan sampah.n

"Hal ini masih diulangi lagi saya melihat di RAPBD 2025, ada satu OPD yang ini penyumbangan SiLPA terbesar. Kami berharap 2024 ini persoalan sampah harus selesai, kemudian 2025 tinggal menjalankan programnya itu lebih ke memberikan edukasi pada masyarakat dalam pemilahan sampah di rumah tangga," katanya.