Perjalanan Status Kepegawaian Guru di Indonesia

Ilustrasi kegiatan belajar mengajar. (Kemendikdasmen)

Perjalanan Status Kepegawaian Guru di Indonesia

Muhammad Adyatma Damardjati • 22 November 2026 15:27

Jakarta: Status kepegawaian guru di Indonesia menempuh perjalanan panjang. Dari pola rekrutmen honorer dan pengangkatan CPNS, penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga kebijakan peralihan PPPK paruh waktu ke penuh waktu serta penarikan tata kelola ke pemerintah pusat.

Perjalanan itu menjadi cermin bagaimana negara memosisikan guru sebagai ujung tombak pendidikan. Menjelang peringatan Hari Guru, dinamika status kepegawaian menjadi sorotan karena menyangkut kesejahteraan dan kepastian kerja para pendidik.

Fase Pengangkatan Honorer dan PNS


Pada 2005, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 untuk mengangkat tenaga honorer guru dengan syarat usia dan masa kerja tertentu menjadi CPNS melalui seleksi administratif. Kebijakan itu menjadi salah satu titik awal penataan status guru honorer.

Status kepegawaian guru kemudian terbagi antara ASN (PNS dan PPPK) dan non-ASN seperti Guru Tidak Tetap (GTT) dan Guru Tetap Yayasan (GTY) berdasarkan regulasi ASN, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Istilah "honorer" tidak lagi digunakan dalam Undang-Undang ASN.

Era PPPK dan Penataan Non-ASN


Pemerintah membuka rekrutmen PPPK Guru bagi guru honorer dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan sistem perjanjian kerja, gaji, serta tunjangan. Skema ini menjadi jalur baru bagi guru non-ASN untuk memperoleh status kepegawaian yang lebih pasti.

Ilustrasi guru. Foto- Dok MI Penataan status kepegawaian juga diatur melalui Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Aturan itu membatasi penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan pemerintah daerah hingga 31 Desember 2026 sebagai bagian dari penataan status kepegawaian.

Arah Kebijakan Terbaru 2026–2027


Pemerintah menyiapkan pengalihan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Proses itu dilakukan melalui verifikasi administrasi tanpa tes ulang, dengan dukungan APBN Rp23 triliun untuk ratusan ribu guru.

Pemerintah dan DPR juga menyepakati pengalihan status kepegawaian guru PPPK dari pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat dengan pembiayaan APBN. Guru PPPK disiapkan untuk dapat mengikuti seleksi CPNS mulai awal 2027 sesuai ketentuan.

(Achmad Zulfikar Fazli)