Indonesia Terima USD100 Juta atas Kontribusi Keberhasilan Penurunan Emisi

Jakarta: Indonesia dan Norwegia mengumumkan kontribusi berbasis hasil tahap kelima (Results-Based Contribution atau RBC 5) senilai USD100 juta dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, Kamis, 12 November 2026. Dukungan tersebut merupakan bentuk apresiasi Norwegia terhadap keberhasilan Indonesia menekan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo menyambut positif kontribusi terbaru tersebut. Dukungan senilai USD100 juta itu melengkapi kontribusi Norwegia sebelumnya yang mencapai USD216 juta sebagai pengakuan atas capaian penurunan emisi Indonesia yang telah diverifikasi.

“Indonesia menyambut baik kontribusi berbasis hasil kelima senilai USD 100 juta dari Norwegia yang melengkapi dukungan sebelumnya sebesar USD 216 juta, sebagai wujud kepercayaan atas capaian penurunan emisi terverifikasi Indonesia. Komitmen ini memperkuat langkah nyata kami di lapangan, mulai dari penambahan 70.000 personel perlindungan hutan hingga pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), guna memastikan tercapainya target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 demi kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat, dan iklim global," kata Hashim dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 12 November 2026.

Dalam pesan video yang diputar di Paviliun Indonesia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Norwegia atas kontribusi tersebut. Ia menilai dukungan tahap kelima menjadi bentuk pengakuan terhadap kerja para petugas kehutanan dan masyarakat yang selama ini terlibat dalam perlindungan serta pengelolaan hutan berkelanjutan.

Raja Juli juga menegaskan penggunaan dana kontribusi akan disesuaikan dengan prioritas dan kebijakan nasional. Pengelolaannya dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
 

Kementerian Kehutanan menetapkan empat fokus utama dalam pemanfaatan dukungan tersebut. Keempatnya meliputi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pemulihan ekosistem, pelestarian keanekaragaman hayati, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada kawasan hutan.

“Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk terus memperkuat pemantauan hutan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan para mitra agar kemajuan yang dicapai dapat dipercaya dan diukur,” ujar Menhut.

Dukungan Norwegia juga mendapat apresiasi dari Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Sigrun Aasland. Ia menilai kebijakan dan langkah konkret Indonesia telah memberikan hasil positif bagi iklim, alam, dan masyarakat.

“Indonesia telah menunjukkan bahwa kebijakan yang ambisius dan langkah-langkah yang terarah dapat memberikan hasil yang signifikan bagi iklim, alam, dan masyarakat. Melalui kontribusi ini, kami mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam melindungi hutan,” katanya.

Indonesia menekankan keberhasilan kemitraan kedua negara tidak hanya dilihat dari penurunan emisi dan pembayaran berbasis hasil. Integritas lingkungan, perlindungan ekosistem, serta manfaat langsung bagi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mengukur keberhasilan kerja sama tersebut.

”Keberhasilan kerja sama Indonesia-Norwegia tidak hanya diukur dari capaian penurunan emisi maupun pembayaran berbasis hasil, tetapi juga dari terjaganya integritas lingkungan, perlindungan ekosistem, serta manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” kata Raja Juli.


Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo di ajang COP31 dengan membawa pesan yang jelas untuk menghadirkan solusi iklim berskala besar dan mengubah ambisi iklim menjadi aksi nyata yang bermakna. (dok. PLN)
 

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki yang mewakili pemerintah Indonesia dalam kegiatan tersebut turut menyoroti keterlibatan masyarakat dalam menjaga kawasan hutan. Salah satu contohnya ialah peran Masyarakat Peduli Api dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Rohmat, pengetahuan dan keterlibatan warga yang tinggal di dalam maupun sekitar kawasan hutan menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan lingkungan.

“Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan harus menjadi mitra dalam konservasi dan pengelolaan hutan lestari, serta memiliki kesempatan untuk meningkatkan penghidupan mereka,” ujar Wamenhut.

Dalam RBC tahap kelima, Pemerintah Norwegia mengalokasikan kontribusi sebesar USD100 juta dengan nilai pembayaran USD10 per ton setara karbon dioksida (CO2eq). Nilai tersebut meningkat dibandingkan empat tahap kontribusi sebelumnya yang menggunakan tarif USD5 per ton CO2eq.

Pembayaran tahap kelima diberikan sebagai apresiasi atas upaya Indonesia menurunkan emisi karbon dioksida selama periode 2020-2023. Sebelum pengumuman tersebut, Indonesia telah menerima kontribusi kumulatif sebesar USD216 juta dari Norwegia melalui empat tahap pembayaran.

Dukungan sebelumnya diberikan atas capaian penurunan emisi Indonesia yang telah diverifikasi untuk periode 2016-2017 hingga 2019-2020.

Rohmat menegaskan pelaksanaan RBC 5 perlu disertai pembagian tanggung jawab yang jelas di antara setiap pihak pelaksana. Penggunaan dana juga harus disampaikan melalui pelaporan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pemantauan secara berkala, Kementerian Kehutanan berupaya memastikan kontribusi tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Dukungan itu sekaligus diarahkan untuk memperkuat target Indonesia mencapai FOLU Net Sink 2030, yakni kondisi ketika sektor kehutanan dan penggunaan lahan mampu menyerap emisi gas rumah kaca lebih besar dibandingkan jumlah emisi yang dihasilkan.