Nasionalisme Ekonomi Bukan Berarti Indonesia Anti-Investasi Asing

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier. Foto: tangkapan layar YouTube Metro TV.

Nasionalisme Ekonomi Bukan Berarti Indonesia Anti-Investasi Asing

Ade Hapsari Lestarini • 11 November 2026 08:45

Jakarta: Pemerintah menegaskan penguatan nasionalisme ekonomi tidak berarti Indonesia menutup diri terhadap investasi asing. Kerja sama dengan negara lain tetap dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, selama memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.

Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Aditya Laksmana Yudha mengatakan Indonesia tetap menjalin hubungan ekonomi dengan berbagai negara, termasuk Singapura dan Malaysia. Menurut dia, hubungan tersebut perlu dibangun berdasarkan prinsip saling menguntungkan atau win-win solution.

Aditya menyebut Singapura menjadi salah satu mitra investasi penting bagi Indonesia. Dalam diskusi tersebut, ia menyampaikan sekitar 30 persen investasi yang masuk ke Indonesia berasal dari Singapura.

Karena itu, hubungan ekonomi kedua negara perlu tetap dijaga. Ia juga mengingatkan identitas badan hukum perusahaan belum tentu menggambarkan asal pemilik modal yang sebenarnya.

"Investasi kita itu berasal dari Singapura 30 persen ya. Bahwa siapa di belakangnya, tapi entitasnya adalah entitas Singapura, 30 persen. Jadi kalau hubungan Indonesia, tentu Indonesia kita bersahabat dengan semua, bekerja sama, berminat dengan semua negara, dengan prinsip adalah win-win, win-win solution. Meskipun sekarang ada tren polarisasi, kemudian menguatnya proteksionisme, tetap saja hubungan ekonomi adalah borderless ya," jelas dia, dalam program Top Economy Metro TV, dikutip Rabu, 11 November 2026.

Menurut Aditya, hubungan ekonomi internasional tetap tidak dapat dilepaskan dari prinsip saling ketergantungan. Meskipun sejumlah negara mulai memperkuat proteksionisme, perdagangan dan investasi lintas negara masih menjadi bagian penting dari perekonomian global.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong kemandirian nasional pada sektor-sektor strategis, terutama energi, pangan, dan air. Ketiga sektor tersebut menjadi prioritas agar Indonesia memiliki kemampuan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan domestik.

Namun, Aditya menegaskan kemandirian bukan berarti Indonesia harus memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Apabila terdapat kebutuhan yang belum dapat dipenuhi dari dalam negeri, kerja sama dengan negara lain tetap diperlukan.

Ia mencontohkan hubungan Indonesia dan Malaysia dalam industri kelapa sawit. Meskipun kedua negara merupakan produsen yang bersaing di pasar global, keduanya memiliki kepentingan bersama untuk memperkuat posisi komoditas sawit, termasuk dalam menghadapi kebijakan perdagangan Uni Eropa.

"Jadi kita melihat sisi kepentingan nasional dan semuanya tentu ada di atas segala-galanya. Kemitraan dengan segala macam, dengan negara manapun. Jadi kita tidak ingin didikte, kita tidak ingin dimanipulasi oleh kepentingan-kepentingan entah oligarki yang ada di negara lain maupun kepentingan ekonomi tertentu yang sifatnya manipulatif pada kita," tegas dia.

Menurut dia, persaingan ekonomi tidak harus menghilangkan peluang kerja sama, terutama ketika kedua negara menghadapi tantangan yang sama di pasar internasional.
 




Talkshow Top Economy edisi Asing Berisik, Pertumbuhan Ekonomi Tak Terusik. Foto: tangkapan layar YouTube Metro TV.
 

Indonesia tidak perlu dipandang sebagai negara antiasing


Sementara itu, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menilai Indonesia tidak perlu dipandang sebagai negara yang anti terhadap pihak asing. Menurut dia, nasionalisme ekonomi justru perlu diwujudkan melalui penguatan kemampuan produksi dalam negeri dan keberpihakan terhadap kepentingan nasional.

Fuad mencontohkan Jepang dan Korea Selatan sebagai negara yang memiliki perhatian besar terhadap produk dalam negeri. Penguatan industri nasional menjadi salah satu cara agar suatu negara tidak terus bergantung pada produk dan kemampuan produksi negara lain.

"Nggak ada kita antiasing, kita anti investasi asing, orang asing ataupun apa, nggak ada. Jepang dikenal nasionalismenya tinggi, Amerika tinggi sekali Malah kadang-kadang Amerika itu nasionalismenya menurut saya kadang-kadang kurang konsisten. Teriak globalisasi, sekarang deglobalisasi," ujar Fuad.

Aditya juga menyinggung rencana pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) yang membutuhkan dukungan modal dari investor asing. Menurut Fuad, keterlibatan modal asing bukan persoalan selama pemerintah mampu mengendalikan proses investasi sehingga memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi Indonesia.

"Kita membentuk PFII dari mana duitnya? Pasti dari asing. Cuma bagaimana kita mengendalikan proses investasi itu untuk sebesar-besarnya nilai tambah untuk Indonesia? Artinya ya sekali lagi kita tidak antiasing ya. Buat kita kepentingan nasional lah," tambah Aditya.

Dengan demikian, keterbukaan terhadap investasi asing dan penguatan nasionalisme ekonomi dapat berjalan beriringan. Tantangannya adalah memastikan setiap kerja sama internasional tidak hanya mendatangkan modal, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penguatan industri, kemandirian, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
 
 

(Ade Hapsari Lestarini)