Dicopot dari Ketum FFI, Michael Sianipar Gugat SK PSSI

Jakarta: Mantan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Sianipar menggugat keputusan PSSI yang mencopot dirinya dari jabatan ketua umum. Dia menilai surat keputusan (SK) PSSI tersebut tidak sah karena bertentangan dengan sejumlah aturan organisasi.

Michael mengatakan telah menandatangani surat keberatan yang ditujukan kepada PSSI. Dia juga berencana melaporkan penerbitan SK tersebut kepada Komite Etik PSSI agar persoalan itu dapat diperiksa secara objektif dan adil.

"Saya sudah menandatangani surat keberatan yang kami kirimkan kepada PSSI. Bagi kami, SK yang dikeluarkan tersebut menabrak berbagai aturan, termasuk statuta PSSI itu sendiri. Kami melihat SK itu tidak sah," kata Michael dalam keterangannya.

Dia menegaskan kepengurusan FFI periode 2024-2028 masih memiliki dasar legalitas karena telah ditetapkan melalui Kongres FFI pada 2024.

Menurut Michael, keberlangsungan kepengurusan tersebut seharusnya dihormati dan tidak diganggu melalui mekanisme yang dinilai bertentangan dengan aturan organisasi.

"Kepengurusan FFI yang masih berjalan adalah kepengurusan FFI yang sudah ditetapkan oleh Kongres FFI pada 2024," ujarnya.

Michael berharap Komite Etik PSSI dapat mempelajari persoalan tersebut secara objektif dan memberikan kesempatan kepada pihaknya untuk menyampaikan penjelasan.

Di tengah polemik kepemimpinan federasi, dia juga memastikan akan terus mengawal keberlangsungan organisasi futsal Indonesia. Seluruh program yang telah direncanakan diharapkan tetap berjalan.

"Kita kawal terus supaya organisasi futsal Indonesia bisa tetap utuh dan seluruh program futsal Indonesia tetap berjalan seperti yang kita rencanakan," tuturnya.

Timnas Futsal Indonesia. Foto: Instagram @timnasfutsal.

Sebelumnya, PSSI menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Asosiasi Futsal Indonesia/Federasi Futsal Indonesia (AFI/FFI). Penunjukan itu dilakukan setelah PSSI menerima 48 surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB).

Keputusan tersebut tertuang dalam SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026 yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.

Dari total permohonan yang diterima, sebanyak 20 surat berasal dari klub anggota dan 28 lainnya dari Asosiasi Futsal Provinsi (AFP). Jumlah tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan minimal dua pertiga anggota pemilik hak suara sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FFI.

Melalui KLB, anggota FFI akan mendapat kesempatan menentukan kepemimpinan baru sesuai mekanisme organisasi. Vivin mendapat mandat menjalankan roda organisasi sekaligus mempersiapkan dan menyelenggarakan KLB pemilihan AFI/FFI.

Dalam SK tersebut, PSSI juga menyatakan keputusan penetapan Ketua Umum FFI periode 2024-2028 tidak berlaku lagi. Masa tugas Vivin sebagai Plt dimulai pada 12 November 2026 hingga terbentuknya kepengurusan baru.

PSSI menyatakan penunjukan Plt merupakan bagian dari proses transisi organisasi untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan program pembinaan, kompetisi, pengembangan futsal daerah, serta persiapan tim nasional.