Luhut Tanggapi Kritik Makan Bergizi Gratis: Jangan Sok Tahu

Jakarta: Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merespons kritik, terkait makan bergizi gratis (MBG). Dia menyindir pengkritik program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

"Sebenarnya jangan cepat-cepat kritik, lihat dulu program ini berjalan. Kita ini kadang-kadang sok tahu, padahal waktu dia menjabat, dia juga maling. Program ini memiliki perputaran ekonomi dan bisa mengurangi stunting dan kemiskinan," ujar Luhut di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2025.

Menurut dia, program tersebut memiliki banyak manfaat positif. Perputaran ekonomi hingga pencegahan stunting menjadi salah satu contoh utama. Termasuk, menekan kemiskinan.

Hitungan Luhut, perputaran ekonomi program makan bergizi gratis di satu desa mencapai Rp9 miliar per tahun. Hal ini didapat dari rantai pasok bahan baku makanan dan keterlibatan bisnis pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kami hitung-hitung ya akan ada dana berputar di desa itu Rp8-9 miliar tahun-tahun, ini angka yang besar," ucapnya. 
 

Baca: Hindari Pemborosan APBN, Presiden Prabowo Pakai Dana Pribadi untuk Uji Coba MBG

Dia juga menakar banyaknya masyarakat yang jarang makan ayam. Termasuk makan telur, dan makan enak.

"Itu akan terjadi perputaran ekonomi nanti di desa itu, harus beli ayam, beli telur, dan sebagainya," kata dia. 

Lembaga riset yang fokus dibidang ekonomi dan kebijakan publik, Center of Economic and Law Studies (Celios) mengemukakan, sebanyak 46% masyarakat Indonesia khawatir penyaluran program MBG tidak berjalan efisien. Sementara, empat dari sepuluh responden mengkhawatirkan potensi korupsi dalam pelaksanaannya. 

Ini disampaikan peneliti Celios Bakhrul Fikri dalam konferensi pers peluncuran laporan bernama Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis, dikutip Sabtu, 4 Januari 2025. Ia menyebut ketakutan masyarakat tersebut lantaran program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang mulai dilaksanakan pada Senin, 6 Januari 2025, dengan melibatkan banyak pihak.

Mulai dari penyedia bahan pangan, hingga pihak yang bertanggung jawab atas pengiriman ke sekolah-sekolah atau lokasi lain.  Tanpa pengawasan yang ketat, katanya, ada peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanipulasi proses pengadaan, seperti menaikkan harga atau menyelewengkan dana untuk keuntungan pribadi.

"Studi kami mengungkapkan bahwa 46% responden ternyata khawatir terhadap adanya penyaluran MBG yang tidak efisien," katanya.