Perbaikan Gaya Komunikasi Istana Dinilai Menjadi Langkah Maju

Jakarta: Gaya komunikasi Istana Kepresidenan dalam merespons isu-isu publik dinilai mulai mengalami perbaikan signifikan. Perubahan ini dianggap sebagai langkah maju menuju pola komunikasi pemerintahan yang lebih transparan, cepat, dan terkoordinasi.

Penilaian tersebut mencuat usai penanganan insiden pemadaman listrik di Bali pada Jumat, 2 Mei 2025, yang terjadi menjelang Hari Raya Kuningan. Peristiwa tersebut sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama karena menyentuh layanan-layanan vital seperti rumah sakit dan bandara di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Namun, respons pemerintah dinilai cepat dan efektif. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tampil langsung sebagai juru bicara Presiden, menyampaikan keterangan resmi melalui pernyataan terbuka dan video percakapan dengan Direktur Utama PLN. Hal ini dinilai memberi pesan kuat bahwa negara hadir di tengah krisis.

“Langkah ini memberikan kesan bahwa negara hadir dan tanggap. Publik tidak dibiarkan menebak-nebak; mereka diberi informasi langsung dari pusat kekuasaan, dengan gaya komunikasi yang jelas dan tidak bertele-tele,” kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Airlangga, Suko Widodo yang dikutip, Minggu, 4 Mei 2025.

Baca juga: PLN Ungkap Listrik Padam di Bali Bukan Karena Serangan Siber

Menurutnya, pola komunikasi seperti ini perlu dijadikan standar baru, tidak hanya muncul saat krisis. Kejelasan teknis yang disampaikan dalam format komunikasi visual langsung menjadi sinyal bahwa pemerintah tak hanya bekerja, tapi juga mampu menjelaskan apa yang dikerjakan kepada publik.

“Ini menandai arah baru komunikasi Istana. Bukan sekadar klarifikasi, tapi juga bentuk penghormatan terhadap hak publik atas informasi," ujarnya.

Suko menambahkan bahwa di era digital seperti saat ini, masyarakat tidak bisa lagi dilayani dengan gaya komunikasi lama yang kaku dan teknokratis. Dibutuhkan pendekatan yang manusiawi dan terbuka agar publik merasa dilibatkan dalam proses pemerintahan.

“Di era digital kita butuh komunikasi publik yang transparan, cepat, dan terkoordinasi. Masyarakat membutuhkan kehadiran negara yang tidak hanya responsif, tetapi juga komunikatif dan terbuka,” kata Suko.

Ia juga menyoroti peran Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, yang dinilai aktif mengoordinasikan komunikasi antar-lembaga, terutama dalam menjangkau media massa. Contohnya terlihat dari sesi wawancara on the record yang digelar secara spontan bersama jurnalis senior di Hambalang beberapa waktu lalu.

“Dengan ini respons antar-lembaga dalam hal komunikasi terasa lebih terarah dan tidak saling lempar tanggung jawab. Pemerintah tampil sebagai satu suara, menjelaskan fakta-fakta secara utuh dan bertanggung jawab," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan kronologi pemadaman listrik di Pulau Bali. Ia menegaskan bahwa Presiden langsung menginstruksikan koordinasi cepat antarinstansi untuk menangani gangguan tersebut.

“Kami menerima laporan mengenai gangguan kelistrikan di Pulau Bali, dan atas arahan Presiden, kami segera melakukan koordinasi dengan Direktur Utama PLN serta jajaran terkait. Pemerintah mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan,” ujar Prasetyo dalam pernyataan resmi di Jakarta, Jumat, 2 Mei 2025.

Ia menjelaskan, pemadaman disebabkan oleh gangguan kabel laut penghubung sistem kelistrikan Jawa-Bali yang memicu trip pada seluruh pembangkit di sistem Bali. Sejumlah fasilitas strategis terdampak, namun berhasil menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan.

“Dalam waktu sekitar 45 menit, jajaran PLN berhasil memulihkan sebagian besar pasokan listrik di Bali. Pemulihan masih terus dilakukan secara bertahap, dengan tetap mengutamakan stabilitas dan keselamatan sistem,” jelasnya.

Mewakili Presiden, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat sekaligus apresiasi atas kerja cepat tim PLN.

“Atas nama Presiden dan pemerintah, kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan komitmen rekan-rekan PLN di lapangan. Pemerintah terus memantau proses pemulihan secara intensif dan akan memastikan bahwa layanan publik kembali berjalan normal secepat mungkin,” tutup Prasetyo.