Ada Tunggakan PON Rp400 Miliar, Purbaya Bakal Telusuri Proyek K/L yang Masih Ngutang

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bakal menelusuri tunggakan pembayaran kepada pelaku usaha Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE), event dan multievent yang mencapai hampir Rp400 miliar dan belum terselesaikan selama lebih dari empat tahun.

Pemerintah, tegas Purbaya, akan memeriksa kembali posisi penanganan masalah tersebut guna memastikan penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak.

"Nanti segera saya cek, karena 2021 kan saya belum tahu (belum jadi Menteri Keuangan). Soal ini belum sampai ke saya juga. Tapi memang saya pernah dengar ada vendor atau kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah atau kementerian yang sampai saat ini belum dibayar, padahal pelaksanaannya sudah berjalan," ucap Purbaya dikutip dari Antara, kamis, 23 Oktober 2025.

Menkeu berjanji akan berupaya untuk menyelesaikannya. "Saya akan lihat sudah sampai mana penanganannya dan akan saya pelajari untuk diselesaikan," tegas dia.
 

Baca juga: Soal Sinkronisasi Data Dana Pemda di Bank, Purbaya: Biar BI Saja

(Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dok Istimewa)
 

Utang PON Papua di 2021

Sebelumnya, para pelaku usaha yang tergabung dalam Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) mengeluhkan pembayaran pagelaran (event) pemerintah yang belum dibayarkan.

Padahal, kegiatan sudah selesai, seperti pada PON XX Papua pada 2021 yang sudah empat tahun. Hal itu membuat iklim tidak kondusif bagi tumbuhnya dunia usaha.

Ketua Umum DPP INCCA Iqbal Alan Abdullah mengatakan ada Rp340 miliar utang PON Papua belum dibayarkan ke para pelaku usaha yang umumnya usaha kecil dan menengah mulai dari usaha katering, kontraktor pameran, transportasi, penyelenggaraan pembukaan dan penutupan dan lainnya.

Itu belum termasuk utang Perpanas XVII Tahun 2021 yang juga di Papua Rp58 miliar, sehingga total hampir Rp400 miliar. Menurut Iqbal, keterlambatan pembayaran itu berdampak serius terhadap keberlangsungan usaha anggota mereka yang mayoritas mengandalkan arus kas jangka pendek untuk operasional.

Maka dari itu, ia berharap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah kepemimpinan Purbaya segera menindaklanjuti untuk melunasi kewajiban kepada para vendor.

"Ini supaya anggota kami ini bisa bergerak kembali, dan roda bisnis secara nasional juga bisa berputar demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja," kata Iqbal mengharapkan.