Komite Militer Pimpin Madagaskar Selama Masa Transisi

Antananarivo: Militer Madagaskar secara resmi mengambil alih pemerintahan pada Rabu, 15 Oktober 2025 menyusul keputusan parlemen yang memakzulkan Presiden Andry Rajoelina.

Hal tersebut dinyatakan oleh Kolonel Michael Randrianirina dalam sebuah pernyataan televisi. "Kami telah mengambil alih kekuasaan," tegas Randrianirina, dikutip dari Al-Jazeera, Rabu, 15 Oktober 2025.

Selain itu, ia juga menangguhkan seluruh lembaga negara kecuali Dewan Perwakilan Rakyat, hal tersebut diharapkan dapat mengakhiri minggu-minggu protes anti-pemerintah yang dipimpin generasi muda.

Pengumuman ini disambut sorak-sorai warga di ibu kota Antananarivo, mencerminkan kekecewaan publik terhadap kepemimpinan Rajoelina. Randrianirina menjelaskan bahwa komite militer akan memimpin negara selama periode transisi maksimal dua tahun, dengan agenda "referendum untuk konstitusi baru diikuti pemilu bertahap". Lembaga yang ditangguhkan mencakup Senat, Mahkamah Agung, dan Komisi Pemilihan Umum.

Kronologi krisis konstitusional

Kudeta militer ini mencapai puncaknya setelah hari penuh gejolak politik. Parlemen melanjutkan pemungutan suara pemakzulan Rajoelina meski presiden berusaha membubarkan lembaga legislatif melalui dekrit.

Rajoelina yang keberadaannya tidak diketahui sejak akhir pekan, melalui pernyataan kepresidenan mengecam tindakan militer sebagai "upaya kudeta" dan mengklaim masih menjabat secara sah.

Sumber militer mengungkapkan Rajoelina telah meninggalkan Madagaskar dengan pesawat militer Prancis pada Minggu, meski pemerintah Prancis menolak berkomentar. Ironisnya, unit elit CAPSAT yang berperan dalam kudeta 2009 yang mengantarkan Rajoelina berkuasa, kali ini justru berpihak pada rakyat dengan menolak "perintah menembak demonstran."

Protes yang dipimpin kelompok Gen Z Madagaskar bermula pada 25 September sebagai respons atas pemadaman air dan listrik, namun berkembang menjadi gerakan menentang kemiskinan, biaya hidup, dan korupsi pemerintah. PBB mencatat setidaknya 22 tewas dan 100 luka-luka selama demonstrasi, meski pemerintah menyangkal angka tersebut.

Madagaskar sebagai salah satu negara termiskin dunia menjadi ladang subur kekecewaan sosial. Gerakan ini terinspirasi keberhasilan protes serupa di Kenya, Indonesia, dan Peru, serta pola perubahan kekuasaan di Bangladesh, Nepal, dan Sri Lanka. Penolakan Gen Z terhadap tawaran dialog pemerintah mempercepat eskalasi krisis yang berujung pada intervensi militer.

Masa depan Madagaskar kini tergantung pada kemampuan junta militer memenuhi janji transisi demokrasi, sementara komunitas internasional memantau perkembangan dengan cermat mengingat sejarah kudeta berulang di negara pulau tersebut.


(Muhammad Adyatma Damardjati)