Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Dok. Kementerian Sosial
Despian Nurhidayat • 19 March 2025 15:43
Jakarta: Pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pihak swasta telah menyediakan lahan serta bangunan untuk menjadi tempat pendirian Sekolah Rakyat. Dari total 198 lokasi yang diusulkan, 45 lokasi Sekolah Rakyat siap beroperasi tahun ini.
“Daerah mengusulkan, baik berupa gedung yang perlu direvitalisasi atau disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Sekolah Rakyat atau yang kedua berupa tanah kosong, minimal 5-10 hektare,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf, usai memimpin rapat pleno persiapan Sekolah Rakyat bersama sejumlah kementerian dan lembaga di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025.
Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, tepatnya pada Juli 2025. Sementara itu, proses penerimaan peserta didik dan rekrutmen tenaga pendidik akan dimulai pada April 2025.
Peserta didik akan diseleksi melalui berbagai tahapan, termasuk seleksi administratif, di mana anak-anak yang berhak mendaftar adalah mereka yang termasuk dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selanjutnya, calon siswa akan menjalani tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah (home visit), wawancara dengan orang tua, serta pemeriksaan kesehatan.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, M. Nuh, menjelaskan tenaga pendidik akan direkrut dari 60 ribu guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memetakan persebaran guru agar mereka dapat ditempatkan sesuai dengan lokasi Sekolah Rakyat di daerah asalnya. Selain itu, pemerintah membuka opsi penugasan guru ASN di Sekolah Rakyat.
Para calon guru juga akan mengikuti seleksi untuk mengukur kompetensi dan kesiapan mereka. “Kita ingin tahu para guru itu punya empati sosial. Tidak hanya dia punya kompetensi akademik yang bagus. Tapi paling tidak karena ini berangkatnya adalah dari anak-anak yang punya kelas khusus,” ujar dia.
Baca Juga:
Sekolah Rakyat Gratis: Populis atau Politis? |