Antara Kemiskinan, 3 Juta Rumah, dan BTN

Jakarta: Punya rumah mungkin tak lagi sekadar mimpi bagi mereka yang membutuhkannya, apalagi untuk kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sejatinya, setiap orang berhak memiliki rumah yang layak agar pondasi kehidupan lebih baik.

Adalah program tiga juta rumah besutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memungkinkan mereka punya tempat untuk berteduh. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini dibuat untuk masyarakat yang kurang mampu. Pun demikian, program ini dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan melalui misi Asta Cita.

Program 3 juta rumah diharapkan bisa menjadi salah satu instrumen pengentasan rakyat dari kemiskinan di era Presiden Prabowo Subianto. Program itu ditargetkan mampu menekan angka kemiskinan hingga 1,8 persen pada 2025.

"Program 3 juta rumah salah salah satu prinsip keadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar negara mendukung masyarakat. Ini adalah landasan munculnya program 3 juta rumah untuk mengentaskan rakyat miskin," tutur anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, saat Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertajuk Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah, Jumat, 20 Desember 2024.

Rumah juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun Indonesia seutuhnya. Hal ini mencuat dalam dasar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari dua hal:

1. UUD 1945 pasal 28 huruf h telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Jaminan atas hak bertempat tinggal juga ditegaskan kembali dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Program 3 juta rumah akhirnya dimulai yang ditandai dengan peletakan batu pertama di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat, 1 November 2024. Para penerima rumah gratis ini diutamakan MBR yang belum memiliki hunian, mulai dari TNI-Polri berpangkat rendah, ASN golongan bawah, guru berpenghasilan rendah, hingga berbagai komponen masyarakat yang heterogen. Tak sekadar punya rumah, meski gratis, penerima rumah akan mendapatkan sertifikat. Kendati status kepemilikan rumah masih dalam penyusunan.

Pemerintah pun gerak cepat menjalankan program 3 juta rumah ini. Kebijakan demi kebijakan di sektor perumahan disiapkan, termasuk intervensi untuk berbagai lapisan. Mulai dari bantuan renovasi, kepemilikan rumah, fasilitas perpajakan, hingga skema sewa. Semua sektor berjibaku, dari perbankan, pengembang, hingga institusi pemerintah agar program ini terlaksana. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) pun turut berpartisipasi.


Ilustrasi perumahan di perkotaan. Foto: dok MI/Ramdani.

 

Baca juga: Program 3 Juta Rumah Bakal Mendongkrak Perekonomian

 

3 Menteri Duduk Bareng Bahas Program 3 Juta Rumah

Tak ingin berleha-leha, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) bersama BTN duduk bersama memaparkan berbagai solusi dan memacu realisasi program 3 juta rumah. Pembahasan mengupas beragam solusi permasalahan pemenuhan rumah rakyat, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, hingga usulan mengenai relaksasi pajak properti untuk meringankan harga produksi properti, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan. Selain itu, kata Maruarar, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

"Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program tiga juta rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa. Tahun depan, saya berani bilang banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Jadi, saya minta para pengembang untuk mempersiapkan diri baik-baik," ujar Maruarar, Sabtu, 9 November 2024.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR. Tentunya rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.

"Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat, program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Pak Maruarar. Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu," tutur Tito.

Lain lagi Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. Dia akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

 

Baca juga: Wamenkeu Suahasil: Program 3 Juta Rumah Kunci Pertumbuhan Nasional

 

Usulan BTN di Program 3 Juta Rumah

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu memaparkan usulannya di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk rumah subsidi. Hal ini merupakan bukti kontribusi BTN dalam membuka akses pembiayaaan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama untuk MBR.

Dukungan BTN untuk Program Tiga Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan, di antaranya dengan memberikan usulan kepada pemerintah dari sisi supply dan demand di ekosistem perumahan agar program tersebut dapat terwujud dengan baik. Hal ini didasari atas upaya BTN bercermin dari pencapaian Program Sejuta Rumah pada periode pemerintahan sebelumnya, dengan penyaluran KPR Subsidi oleh BTN telah mencapai hampir dua juta unit rumah.

"Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah, di antaranya yakni perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujar Nixon, Rabu, 15 Januari 2025.

Dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dukungan APBN untuk pembiayaan perumahan sebesar Rp35 triliun pada 2025. Pembiayaan tersebut terdiri dari kuota FLPP yang telah ditetapkan untuk 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220 ribu unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp980 miliar untuk 240 ribu unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Nixon sebelumnya menyampaikan kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, serta perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi 30 tahun merupakan opsi yang terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah. Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70 persen debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

Demi menunjang itu, Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN memperkuat produktivitas para tenaga sales atau penjualan BTN, yang biasa dikenal dengan CLM (Consumer Loan Marketing) melalui inisiatif strategis berupa sistem baru untuk pengelolaan tenaga sales yang dimulai pada awal 2025.

"Memasuki 2025 ini, BTN memulai sebuah transformasi untuk penguatan kapasitas dan kapabilitas tim sales KPR nonsubsidi melalui sistem pengelolaan yang lebih baik. Upaya ini merupakan wujud konsistensi kami dalam meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah dan mitra developer. Kami berharap, inisiatif strategis ini dapat menjadi langkah penting BTN untuk memperkuat mesin pertumbuhannya, sehingga dapat mendukung pemenuhan kebutuhan rumah rakyat melalui Program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintah,” ujar Hirwandi saat membuka Kick Off New Sales Force Management KPR nonsubsidi, dikutip Senin, 3 Februari 2025.


Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu. Foto: dok BTN
 

Program 3 Juta Rumah Rangkul Semua Masyarakat

BTN juga telah menyampaikan kepada pemerintah mengenai kebutuhan dukungan penjaminan bagi obligasi yang akan diterbitkan BTN dalam rangka mendapatkan tambahan pendanaan untuk Program 3 Juta Rumah. Dengan adanya jaminan dari pemerintah, BTN akan mendapatkan kupon bunga yang lebih murah dan size yang lebih besar karena dananya berasal dari luar negeri.

Selain menerbitkan obligasi, BTN berharap pemerintah mengizinkan perseroan melakukan sekuritisasi aset atas portofolio KPR FLPP. Melalui sekuritisasi aset, BTN dapat menjual portofolio KPR Subsidi tersebut untuk menarik pendanaan dari investor domestik dan luar negeri, sehingga dana yang didapatkan dapat digulirkan kembali untuk pengajuan KPR selanjutnya.

Dalam rangka penyaluran KPR Subsidi untuk program tiga juta rumah, Nixon mengatakan, BTN juga berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal, seperti pedagang, pemilik usaha mikro, dan supir ojek online, yang saat ini telah mencapai 10 persen dari total penyaluran KPR Subsidi BTN. Hal ini merupakan upaya BTN untuk menjadikan pembiayaan rumah lebih inklusif sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraannya.