Patwal Diusulkan hanya Presiden dan Wapres, Wakil Ketua MPR Singgung Potensi Pejabat Telat

Jakarta: Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan soal potensi pejabat telat ketika tak menggunakan patwal. Hal itu merespons soal usulan patwal hanya diperuntukkan bagi presiden dan wakil presiden (wapres).

"Saya yakin juga warga juga tidak suka kalau kemudian rapat di lembaga-lembaga negara telat gara-gara para peserta rapat tidak bisa datang tepat waktu, karena kemacetan jalanan," kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS itu juga mengingatkan bahwa patwal harus dipergunakan sebaik-baiknya. Mereka tak boleh merugikan masyarakat.

"Tentu saja patwal juga tidak boleh untuk melakukan tindakan yang dalam tanda kutip melukai warga atau melukai rakyat. Jadi semuanya perlu berlaku yang empati dan simpati. Sehingga semuanya bisa saling menghormati," ucap HNW.
 

Baca juga: Viral, Mobil Pelat Dinas Kemenhan Tabrak Mobil-Motor di Palmerah

Dia sejatinya tak masalah dengan adanya usulan tersebut. "Ya monggo saja masyarakat boleh berwacana dan semuanya berhak untuk kemudian memberikan penjelasan kan yang dipentingkan itu adalah agar semuanya, bisa melaksanakan tugasnya dengan yang terbaik," ujar HNW.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengusulkan agar patwal kepolisian hanya diperuntukkan bagi presiden dan wapres. Usulan ini untuk mengurangi dampak negatif penggunaan patwal yang kerap menjadi sorotan masyarakat.

"Patroli dan pengawalan belakangan menimbulkan persepsi kurang baik dari masyarakat. Terlebih kasus iring-iringan kendaraan berpelat RI 36 yang viral di media sosial memicu perdebatan," ujar Djoko, dalam keterangan tertulis, Jumat, 31 Januari 2025.