Pelapor PBB: Kegiatan yang Libatkan Junta Myanmar Bisa Berdampak Bahaya

Jakarta: Pelapor khusus situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Thomas Andrews menilai bahwa kegiatan yang melibatkan junta Myanmar berpotensi menimbulkan dampak bahaya. 

"Upaya Indonesia untuk memajukan Lima Poin Konsensus melalui keterlibatan dan pertanggungjawaban menghadapi dua hambatan utama: yaitu Junta, yang terus menolak untuk mematuhi konsensus, dan sekarang adalah sekelompok pemerintah yang baru saja mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan perwakilan junta, yang dapat menimbulkan dampak berbahaya, yaitu melegitimasi junta dan merongrong persatuan ASEAN," kata Andrews dalam jumpa pers di Jakarta. 

Pernyataannya tersebut ditujukan untuk Thailand. Awal pekan ini, pemerintah Thailand mengadakan pertemuan informal dengan Menteri Luar Negeri Myanmar yang ditunjuk junta. Pertemuan tersebut dikecam banyak pihak. 

Indonesia diundang dalam pertemuan tersebut. Namun, Indonesia, Malaysia dan Singapura tidak memenuhi undangan itu.

"Melegitimasi junta militer yang terus menerus menyerang rakyatnya merupakan pengkhianatan terhadap rakyat Myanmar dan sebuah kesalahan besar. Sudah saatnya untuk mempertimbangkan opsi-opsi alternatif untuk memecahkan persoalan yang telah menjadi kebuntuan yang mematikan," katanya. 

Ia meminta ASEAN mempertimbangkan langkah untuk menuntut pertanggungjawaban junta terhadap pelanggaran HAM berat dan mengabaikan 5 Poin Konsensus. 

"ASEAN harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk menuntut pertanggungjawaban junta atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan pengabaian terhadap pelaksanaan Lima Poin Konsensus," katanya. 

Ia berharap Indonesia dapat menunjukkan sikap tegasnya sebagai Ketua ASEAN. Menurutnya, sikap seperti itu dapat merusak kredibilitas ASEAN. 

"Indonesia harus menunjukkan kepemimpinan, bersama negara-negara ASEAN lainnya dan tidak hadir jika undangan ke junta militer tidak dibatalkan," ucapnya. 

"Tindakan-tindakan seperti ini tidak hanya merusak kredibilitas ASEAN tetapi juga berfungsi untuk melegitimasi junta dan memperpanjang penderitaan rakyat Myanmar," imbuhnya. 

Terkait pertemuan tersebut, Staf Khusus Menteri Luar Negeri RI untuk Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya mengatakan, pendekatan Thailand hanya dengan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik politik di Myanmar, bisa menyalahi mandat Konsensus Lima Poin ASEAN.

"Kalau satu negara melakukan inisiatif, ya silakan saja, itu hak negara itu. Tetapi kalau bicara dalam konteks ASEAN, kita punya aturan main yang harus diperhatikan," ucap Ngurah dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 19 Juni 2023.  

Pernyataan Ngurah merujuk pada 5PC yang merupakan keputusan bersama pemimpin ASEAN, termasuk Myanmar di dalamnya.

"Dalam satu organisasi kalau ada perdebatan atau perbedaan pendapat itu hal biasa, tetapi harus dilihat bahkan dalam KTT Labuan Bajo yang lalu ada kesepakatan di antara para pemimpin ASEAN bahwa Lima Poin Konsensus masih menjadi acuan," tutur Ngurah.

Menurut Ngurah, ASEAN mengedepankan solusi inklusif dan berjangka panjang untuk Myanmar. Solusi itu, kata Ngurah, harus Myanmar-led Myanmar-own.

"Salah satu mandat ini jelas melakukan pendekatan dengan semua pemangku kepentingan, dan mendorong dialog inklusif nasional di Myanmar dapat dilakukan.

"Penyelesaian inklusif menjadi satu-satunya cara agar dialog yang tercipta di Myanmar berkelanjutan dan berjangka panjang," pungkasnya. 

Baca juga:  Pelapor Khusus PBB Desak Indonesia Tegas Bantu Krisis Myanmar