Menkeu Sampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU P2 APBN 2022

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) Tahun Anggaran 2022, di Rapat Paripurna DPR RI. Dokumen RUU ini disampaikan dalam bentuk LKPP Tahun 2022 yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, LKPP 2022 terdiri atas tujuh komponen laporan, yaitu Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disertai dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya.

"Dalam Laporan Realisasi APBN dijelaskan bahwa realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.635,8 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.034,5 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp595,6 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp5,7 triliun," jelas Menkeu, dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu, 12 Juli 2023.

Realisasi pendapatan negara tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2022, yaitu 116,31 persen atau tumbuh 31,05 persen dibandingkan dengan realisasi 2021. Capaian pendapatan negara yang tinggi tersebut menunjukkan suatu recovery dan rebound yang sangat kuat, baik yang berasal dari penerimaan perpajakan maupun PNBP.

"Kinerja pendapatan negara tersebut selaras dengan peningkatan tax ratio dari 9,12 persen pada 2021 menjadi 10,39 persen pada 2022, yang merupakan capaian tertinggi dalam tujuh tahun terakhir," tuturnya.

Realisasi belanja negara 2022 mencapai Rp3.096,3 triliun atau 99,67 persen dari pagu APBN 2022. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.280,0 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp816,2 triliun.

Realisasi belanja negara meningkat Rp309,8 triliun atau 11,12 persen dari realisasi 2021. Hal ini sejalan dengan strategi APBN sebagai shock absorber untuk melindungi perekonomian dan masyarakat, dari dampak risiko ketidakpastian perekonomian global, serta menjaga momentum pemulihan ekonomi usai pandemi covid-19.

Menkeu melanjutkan berdasarkan realisasi pendapatan negara dan realisasi belanja negara, terdapat defisit anggaran Rp460,4 triliun. Realisasi defisit anggaran 2022 berada pada level 2,35 persen terhadap PDB. Angka defisit ini lebih rendah dari target APBN sebesar 4,69 persen dan juga lebih kecil dari defisit 2021 yaitu sebesar 4,57 persen dari PDB.

"Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen bangsa yang telah bersama-sama melaksanakan APBN 2022. Terima kasih juga kami sampaikan kepada DPR dan BPK yang telah banyak memberikan masukan dan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan tata kelola keuangan negara," pungkasnya.