Komisaris PGN Arcandra Tahar. Foto: Medcom.id
Annisa ayu artanti • 6 July 2023 20:07
Jakarta: Kebijakan sektor energi di Tanah Air terus hangat menjadi ulasan terlebih Indonesia tengah masuk proses transisi menuju energi bersih. Hal itu dituliskan dalam sebuah buku yang berjudul Public Interest in Energy Sector oleh Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Arcandra Tahar.
Dalam buku itu, Mantan Wakil Menteri ESDM periode 2016-2019 itu membahas banyak aspek kebijakan, inovasi teknologi, kendaraan listrik dan isu-isu energi di Indonesia dan dunia, yang sebelumnya ditulis melalui akun media sosial.
"Karena banyaknya keinginan dari pembaca juga, kami akhirnya menyusun rangkaian tulisan tersebut menjadi sebuah buku. Harapan kami buku ini bisa dibaca secara lebih luas, terutama kepada generasi muda agar dapat memahami berbagai aspek mengenai energi,” katanya dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 6 Juli 2023.
Dalam buku itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sebagai negara dengan populasi penduduk yang besar dan ekonomi yang tumbuh positif, kebutuhan energi Indonesia akan terus meningkat.
Untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi, diperlukan peningkatan investasi di sektor minyak dan gas. Untuk itu pemerintah telah melakukan transformasi penyederhanaan perizinan dan memberikan kepastian hukum.
Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia memerlukan keterlibatan, dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menjawab berbagai tantangan transisi energi baru terbarukan dan rendah karbon yang adil dan merata serta menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Buku ini memuat pengalaman, keahlian, ide dan gagasan otentik dari Arcandra Tahar sebagai seorang ahli di sektor energi. Tidak hanya menjabarkan berbagai tindakan, praktik-praktik baik dan inisiatif kebijakan yang telah dilakukan, namun juga memuat langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk menjawab tantangan masa depan," kata Jokowi.
Sementara itu, Mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang juga partner Arcandra memimpin Kementerian ESDM mengakui selama memimpin telah membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong pengelolaan energi dan sumber daya alam.
Selama periode 2016-2019 banyak kebijakan Kementerian ESDM yang berhasil membuktikan kemampuan bangsa ini untuk mengelola sumber daya alamnya. Seperti pengelolaan Blok Migas Rokan oleh Pertamina, Pengambilalihan 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh PT Mind ID serta keberhasilan program B30 yang membuat kebutuhan solar nasional tidak perlu lagi diimpor.
“Berbagai aspek kebijakan kementerian ESDM tadi ditulis kembali secara runtut oleh pak AT (Arcandra Tahar) dalam bukunya ini. Selain tentunya banyak isu-isu lain yang patut untuk dibaca dan dipahami," kata Jonan.
"Seperti bagaimana pemerintah menghitung formula harga BBM di dalam negeri, isu nikel dan industri mobil listrik nasional serta isu-isu terkini mengenai krisis energi di Eropa sebagai dampak perang Rusia-Ukraina dan pulihnya ekonomi global pascapandemi covid-19,” imbuhnya.