AS Hibahkan Drone Laut Otonom ke Filipina untuk Perkuat Pengawasan Maritim

Manila: Amerika Serikat (AS) menyerahkan empat kendaraan laut otonom Ocean Aero Triton kepada militer Filipina untuk memperkuat kemampuan pengawasan maritim negara tersebut.

Kedutaan Besar AS di Filipina pada Selasa, 23 Juni 2026 menyatakan kendaraan bawah laut dan permukaan tanpa awak itu memiliki nilai sekitar USD13 juta dan mampu beroperasi hingga 30 hari tanpa awak berkat tenaga surya.

Menurut Kedutaan Besar AS, bantuan tersebut mencerminkan komitmen Washington terhadap sekutunya sekaligus meningkatkan kemampuan Filipina dalam mendeteksi dan merespons berbagai tantangan di wilayah maritim.

“Perairan Indo-Pasifik sangat luas dan menjadi wilayah yang diperebutkan, sementara Filipina berada di jantung kawasan tersebut,” demikian pernyataan Kedutaan Besar AS, dikutip dari AsiaOne.

Bantuan itu disebut akan membantu Filipina menghadapi berbagai ancaman maritim, termasuk penangkapan ikan ilegal, aktivitas grey zone, serta ancaman terhadap kebebasan navigasi.

Penyerahan drone tersebut dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Filipina dan Tiongkok di kawasan Laut China Selatan.

Hubungan kedua negara belakangan memanas setelah Beijing memasang struktur terapung di kawasan sengketa Scarborough Shoal serta menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Pertahanan Filipina.

Pekan lalu, pemerintah Filipina menyatakan Tiongkok telah mencabut struktur terapung tersebut setelah Manila mengajukan protes diplomatik.

Sementara itu, Beijing menyebut struktur tersebut digunakan untuk keperluan survei ilmiah.

Pada pertengahan Juni, pasukan AS dan Filipina juga menggelar latihan maritim bersama di Laut China Selatan yang melibatkan aset udara dan penjaga pantai dalam serangkaian latihan interoperabilitas.

Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, jalur pelayaran strategis yang dilalui perdagangan senilai lebih dari US$3 triliun setiap tahun.

Namun, klaim tersebut ditolak oleh putusan tribunal internasional pada 2016 yang menyatakan klaim Beijing tidak memiliki dasar hukum. Pemerintah Filipina berulang kali menegaskan dukungannya terhadap putusan tersebut, sementara Tiongkok menilai keputusan itu justru merusak hubungan bilateral dan stabilitas kawasan.

Baca juga:  Filipina dan AS Rampungkan Latihan Maritim Gabungan di Laut China Selatan