BNPB: Pembangunan Huntara dan Huntap Pascabencana Sumatra Dipercepat

Banda Aceh: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) dalam proses pemulihan pasca-bencana Sumatra. 

Pernyataan itu disampaikan Suharyanto saat melakukan kunjungan kerja meninjau langsung progres pemulihan pasca-bencana Aceh, sekaligus penyerahan bantuan dana stimulan rumah rusak ringan/sedang tahap III termin 1 di Aceh Tamiang.

"Pemerintah komit mempercepat penyediaan huntara dan huntap, serta berbagai program pendukung lainnya bagi masyarakat terdampak," kata Suharyanto dalam keterangannya di Aceh Tamiang, Senin, 22 Juni 2026, melansir Antara. 

Memasuki bulan ketujuh pascabencana Sumatra, pihaknya telah menyelesaikan penyediaan huntara di berbagai lokasi dan kini memfokuskan pada pembangunan huntap. Jumlah huntara yang ditargetkan untuk dibangun lebih dari 20.000 unit.

“Kami sudah menyelesaikan 99,9 persen pembangunan huntara. Yang masih dalam progres, menurut data yang kami punya, adalah huntara untuk warga terdampak yang tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan atau yang statusnya menyewa,” ujarnya.

Pekerjaan BNPB lainnya adalah pembangunan huntap mandiri/insitu (dibangun di lokasi asal atau lahan milik warga).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto meninjau huntara knockdown, di Aceh Tamiang, Senin (22/6/2026). ANTARA/HO/Dok BNPB

Seperti diketahui, ada dua jenis huntap yang dibangun yaitu huntap komunal/terpusat yang pengerjaannya dilakukan oleh Kementerian PUPR/PKP dan huntap mandiri/insitu yang pengerjaannya dilakukan oleh BNPB. Saat ini BNPB telah mulai membangun 900-an rumah dari total pembangunan huntap yang ditargetkan sebanyak 39.000 unit, baik yang mandiri maupun komunal.

Suharyanto menegaskan seluruh provinsi yang terkena dampak bencana di Sumatra sudah tidak ada yang berstatus tanggap darurat, hanya beberapa kabupaten/kota yang masih menetapkan status transisi darurat ke pemulihan.

Komitmen itu, kata dia, tercermin dari persetujuan pemerintah pusat bersama DPR RI untuk mengucurkan dana pemulihan pasca-bencana Sumatra sebesar Rp100,1 triliun untuk periode tiga tahun (2026-2028).

Dana tersebut dialokasikan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, mencakup perbaikan infrastruktur, rehabilitasi rumah rusak, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan mitigasi dan pemulihan lingkungan. Dana yang baru disetujui ini akan dikelola oleh kementerian/lembaga terkait.

“Artinya kementerian yang selama ini menunggu, sekarang sudah mulai bisa bekerja lagi,” ujar dia.

Suharyanto menyampaikan anggaran sebesar Rp100,1 triliun ini tidak termasuk dalam anggaran kebencanaan yang dikelola oleh BNPB melalui skema Dana Siap Pakai (DSP).

Sejak awal masa tanggap darurat hingga saat ini, kata dia, BNPB dibekali DSP sekitar Rp4 triliun yang digunakan untuk segala kebutuhan penanganan bencana di Tanah Air.

Untuk penanganan bencana Sumatra, DSP dialokasikan untuk berbagai pekerjaan yang menjadi tanggung jawab BNPB antara lain penyediaan logistik, pembangunan huntara, pembangunan huntap mandiri, dana tunggu hunian, dana stimulan rumah rusak ringan/sedang, dan lainnya.

“Kami memastikan dana tersebut digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, melalui pendampingan teknis kepada pemerintah daerah, pengawasan distribusi bantuan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga,” kata Suharyanto.

Pihaknya terus menjalankan program pendukung lainnya untuk menunjukkan komitmen berkelanjutan pemerintah di Sumatra, khususnya Aceh. Program dana stimulan perbaikan rumah rusak ringan/sedang telah disalurkan sebanyak tiga tahap di Aceh Tamiang dan dua tahap di Aceh Utara.

"Dana stimulan ini akan terus diberikan sesuai dengan permintaan dari kepala daerah, jika nanti ada permintaan dan terverifikasi kami akan berikan lagi dana ini,” ujarnya.

Sementara itu untuk Dana Tunggu Junian (DTH) Rp1,8 juta per tiga bulan juga telah diberikan kepada ribuan kepala keluarga dan berlanjut hingga enam bulan. Berbagai program logistik, pemulihan ekonomi, dan pendukung lainnya terus berjalan. Suharyanto menegaskan pemerintah tidak mengabaikan warga terdampak bencana.

“Kita memang banyak kekurangan, kelemahan. Saya sebagai Kepala BNPB mengakui itu. Tetapi kami punya tekad memperbaiki kekurangan dan kelemahan itu dan berusaha membantu masyarakat,” ucapnya.