Penggunaan AI oleh Militer AS Picu Perdebatan Etika Perang Modern

Washington: Militer Amerika Serikat dilaporkan telah menyerang lebih dari 2.000 target di Iran dengan menjatuhkan bom, meluncurkan rudal jelajah Tomahawk dari kapal perang, serta mengoperasikan drone. Di balik operasi militer tersebut, teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence disebut ikut digunakan untuk mendukung analisis medan perang.

Sejumlah laporan media menyebut militer AS memanfaatkan model AI Claude yang dikembangkan perusahaan teknologi Anthropic. Teknologi ini merupakan model bahasa besar yang serupa dengan ChatGPT dan Gemini, meskipun sebelumnya pemerintah AS sempat memasukkan perusahaan tersebut ke dalam daftar hitam.

Para ahli menyebut AI kemungkinan digunakan untuk menganalisis situasi medan perang, memproses informasi terkait target yang diserang, serta menelaah citra satelit. Namun, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth tidak menjelaskan secara rinci penggunaan teknologi tersebut dalam konflik Iran.

Dalam sebuah pengarahan, Hegseth hanya mengakui bahwa militer AS memanfaatkan teknologi AI dalam sistem tertentu. “Kami memiliki banyak sistem otonom, termasuk drone dan perangkat lain yang dilengkapi kemampuan AI cerdas, namun banyak di antaranya tidak dapat saya jelaskan di sini,” kata Hegseth, dikutip dari media CNA, Jumat, 6 Maret 2o26.

Penggunaan AI dalam militer semakin meluas dan memicu perdebatan etika di kalangan perusahaan teknologi serta akademisi. Teknologi Claude diketahui telah terintegrasi ke jaringan rahasia Departemen Pertahanan AS sejak 2024 dan dilaporkan pernah digunakan dalam operasi militer AS untuk menangkap mantan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, pada Januari.

Perusahaan Anthropic menyatakan teknologinya tidak boleh digunakan untuk pengawasan massal terhadap warga Amerika atau untuk senjata yang sepenuhnya otonom. Sementara itu, Pentagon menegaskan bahwa teknologi AI yang digunakan militer harus tersedia untuk semua tujuan yang sah menurut hukum.

Profesor Cornell University, Sarah Kreps, menilai penggunaan teknologi sipil untuk keperluan militer menjadi sumber ketegangan baru. Ia menjelaskan bahwa teknologi yang awalnya dikembangkan untuk penggunaan sipil kini mulai dimanfaatkan dalam operasi militer.

Perkembangan teknologi AI juga terlihat di sejumlah konflik lain di dunia. Militer Ukraina telah menggunakan drone otonom berbasis AI untuk mengidentifikasi dan menyerang target, sedangkan Israel memanfaatkan basis data berbasis AI untuk mengidentifikasi puluhan ribu target Hamas di Gaza.

Meski demikian, para ahli mengingatkan risiko kesalahan dari teknologi tersebut. Kreps menyatakan bahwa model AI belum sepenuhnya sempurna sehingga kesalahan analisis dapat berpengaruh pada keputusan yang menyangkut hidup dan mati.

Para pejabat militer menegaskan keputusan penggunaan kekuatan tetap berada di tangan manusia. Mantan pejabat Pentagon Michael Horowitz mengatakan bahwa, terlepas dari teknologi yang digunakan, tanggung jawab penggunaan kekuatan tetap berada pada manusia sesuai hukum dan perjanjian internasional.

Namun, regulasi internasional terkait penggunaan AI dalam militer masih tertinggal dari perkembangan teknologi. Hingga kini belum ada perjanjian internasional yang mengikat secara hukum untuk mengatur penggunaan kecerdasan buatan dalam peperangan.

Beberapa negara telah menandatangani Deklarasi Politik tentang Penggunaan AI Militer yang Bertanggung Jawab yang dipimpin Amerika Serikat. Akan tetapi, deklarasi tersebut tidak memiliki sanksi hukum bagi negara yang melanggar.

Upaya kerja sama internasional juga menghadapi tantangan geopolitik. Dalam pertemuan Responsible Artificial Intelligence in the Military Domain Summit di Spanyol pada Februari, jumlah negara yang menandatangani dokumen hasil pertemuan turun drastis dibandingkan dua pertemuan sebelumnya karena Amerika Serikat dan China tidak ikut berpartisipasi. (Keysa Qanita)

Baca juga:  Trump Klaim Serangan Udara AS terhadap Iran Berjalan 'Sangat Baik'