Semua Peserta Diminta Jaga Muruah Munas HIPMI

Jakarta: Aksi penolakan terhadap lokasi pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) terus mencuat. Kondisi ini dinilai terjadi karena adanya kepada salah satu calon ketua umum HIPMI.

Ketua BPD HIPMI Sulbar, Zulfikar Suhardi, menyampaikan saat sidang dewan pleno (SDP) di Makassar, semua ketum BPD sepakat lokasi munas diserahkan kepada keputusan Ketum BPP HIPMI selama Presiden dapat hadir. Namun, kata dia, kondisi itu terjadi sebelum ada dinamika dan eskalasi yang semakin tinggi seperti saat ini.

"Maka pada forum ketum yang dilaksanakan sehari sebelum debat kedua di Bali, mayoritas BPD menyatakan agar lokasi munas bisa dipindahkan," kata Zulfikar, dalam keterangannya, Minggu 24 Mei 2026.

Dia mengatakan lokasi Munas di Lampung sudah tidak tepat. Sebab, pemimpin tertinggi di daerah tersebut menyatakan dukungan secara terbuka kepada salah satu calon.

"Walaupun tidak menjadi peserta pada munas hipmi nanti, namun ia adalah otoritas tertinggi di suatu daerah dan tentu banyak hal yang dapat ia intervensi melalui otoritas yang ia miliki," ujar dia.

Zulfikar menekankan Munas HIPMI adalah forum tertinggi organisasi. Semua peserta harus menjaga muruah, independensi, dan rasa keadilannya pelaksanaan Munas HIPMI.

Menurut dia, setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan, termasuk daerah tuan rumah, idealnya menjaga posisi yang netral agar tidak menimbulkan persepsi adanya keberpihakan terhadap salah satu kandidat.

"Kami menghormati hak setiap individu untuk memiliki pilihan dan preferensi. Namun ketika dukungan disampaikan secara terbuka oleh kepala daerah yang wilayahnya menjadi tuan rumah Munas, hal tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan di kalangan peserta mengenai kesetaraan akses dan fairness dalam proses kontestasi," ungkap dia.

Dia menyatakan terpenting saat ini bukan sekadar siapa yang didukung, melainkan bagaimana panitia dan seluruh pemangku kepentingan dapat memastikan tidak ada penggunaan fasilitas, pengaruh, maupun instrumen apa pun yang menguntungkan salah satu calon dan merugikan calon lainnya.

"Hal ini penting, demi menjaga persatuan organisasi dan legitimasi hasil munas nantinya," ujar dia.