Profil Mohammad-Bagher Ghalibaf, Legislator Iran yang Disebut Berbicara dengan AS

Jakarta: Perang Iran yang telah berlangsung selama lebih dari tiga pekan tiba-tiba mengambil arah yang mengejutkan. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 23 Maret 2026 mengklaim bahwa Washington dan Teheran telah melakukan dialog yang "produktif" terkait resolusi konflik yang mengakibatkan terbunuhnya Pemimpin Agung Iran sebelumnya, Ali Khamenei.

"Saya dengan senang hati melaporkan bahwa Amerika Serikat dan negara Iran, selama dua hari terakhir, telah melakukan percakapan yang sangat baik dan produktif mengenai penyelesaian menyeluruh dan total atas permusuhan kami di Timur Tengah," tulis Trump dalam unggahan di Truth Social.

Pengumuman tersebut muncul setelah Presiden Trump mengeluarkan ultimatum pada 22 Maret 2026, yang menyatakan bahwa Washington akan menyerang pembangkit listrik Iran dalam waktu 48 jam setelah pengumuman tersebut disebarluaskan.

Pertanyaan terbesar yang muncul setelah pengumuman tersebut adalah: jika klaim dialog tersebut benar, maka dengan siapa Washington berbicara?

Putra Ali Khamenei sekaligus Pemimpin Agung Iran saat ini, Mojtaba Khamenei, belum melakukan penampilan publik apa pun sejak penunjukannya beberapa pekan lalu.

Trump sendiri menegaskan bahwa mereka tidak berbicara dengan sang Rahbar.

"Kami belum mendengar kabar dari putranya," ujar Trump, merujuk pada Khamenei.

"Kami berhadapan dengan seorang pria yang saya yakini sebagai sosok paling dihormati dan seorang pemimpin," kata Trump kepada wartawan di Palm Beach, Florida.

Berdasarkan laporan media Israel, The Jerusalem Post, Washington berbicara dengan Ketua Parlemen Iran, Mohammad-Bagher Ghalibaf.

Menurut sumber yang dikutip oleh The Jerusalem Post, Ghalibaf adalah orang dalam Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang berpengaruh dengan latar belakang militer yang kuat dan rekam jejak panjang dalam pencalonan presiden yang gagal. Ghalibaf muncul sebagai tokoh sentral dalam struktur kekuasaan Teheran.

Ia kini, menurut sumber tersebut, "secara praktis memimpin Iran."

Lantas, siapa sebenarnya Ghalibaf yang saat ini dianggap sebagai pemimpin de facto Iran oleh Israel dan AS di tengah simpang siur kabar terkait keberadaan Rahbar yang baru tersebut? Berikut profilnya.
 

Karier Militer: Dari Medan Perang ke Puncak Kekuasaan

Mohammad-Bagher Ghalibaf (kiri) dan Esmail Qaani. (X/@RZimmt)

Mohammad-Bagher Ghalibaf lahir pada tahun 1961 di Torqabeh, sebuah kota kecil dekat Mashhad. Jejak militernya bermula saat ia bergabung dengan milisi Basij dan dikerahkan dalam operasi penumpasan pemberontak Kurdi di wilayah barat Iran.

Ketika Perang Iran-Irak pecah pada 1980, ia secara resmi masuk ke jajaran Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Di sana, kecakapannya di medan tempur membawa Ghalibaf dikenal sebagai salah satu komandan termuda yang pernah dimiliki pasukan elit tersebut.

Melansir United Against Nuclear Iran, selama masa peperangan, Ghalibaf membangun jaringan kuat dengan deretan tokoh yang kelak menguasai struktur keamanan Iran, termasuk Ali Khamenei, Qasem Soleimani, Esmail Qaani, dan Nour Ali Shoustari.

Dalam kapasitasnya sebagai Komandan Divisi Nasr ke-5, ia menjalin hubungan istimewa dengan Ali Khamenei yang sering berkunjung ke unitnya. Kedekatan ini pun terlihat dari sosok Esmail Ghaani yang sempat menjadi wakilnya, sebelum akhirnya menggantikan posisi Ghalibaf sebagai komandan divisi di penghujung perang.

Pasca-penobatan Ali Khamenei sebagai Pemimpin Agung pada 1989, karier Ghalibaf meroket tajam di berbagai lini strategis. Ia dipercaya menjabat sebagai wakil komandan Basij sebelum akhirnya memimpin dua organ vital IRGC.

Antara tahun 1994 hingga 1997, ia menjabat sebagai kepala Markas Konstruksi Khatam al-Anbia, sebuah posisi kunci saat IRGC mulai memperluas cengkeraman ekonominya melalui berbagai proyek rekonstruksi pasca-perang.

Puncak karier militernya berlanjut sebagai Komandan Angkatan Udara IRGC pada periode 1997–2000. Di masa inilah watak kerasnya mulai terlihat di panggung politik; ia merupakan salah satu penandatangan surat ultimatum pada Juli 1999 yang memperingatkan Presiden reformis Mohammad Khatami.

Dalam surat tersebut, Ghalibaf dan komandan IRGC lainnya mengancam akan melakukan kudeta jika pemerintah tidak segera bertindak tegas untuk menumpas aksi protes mahasiswa.

Seusai masa jabatannya di angkatan udara, Pemimpin Agung menunjuk Ghalibaf sebagai Kepala Kepolisian Nasional (LEF) untuk menggantikan Hedayat Lotfian. Penunjukan ini dipandang sebagai langkah Khamenei untuk memperkuat kontrol keamanan domestik selama periode sensitif.

Reputasi tangan besinya semakin menguat pada 2003, ketika ia mengarahkan tindakan represif terhadap gelombang protes susulan. Dalam periode tersebut, Ghalibaf dilaporkan memerintahkan penembakan langsung terhadap demonstran mahasiswa serta menginstruksikan penangkapan massal terhadap kalangan jurnalis, penulis, dan aktivis.
 

Ambisi Kepresidenan Ghalibaf dan Skandal Korupsi

Ghalibaf. (via nna-leb.gov.lb)

Meskipun Mohammad-Bagher Ghalibaf telah menunjukkan ambisi besar untuk menduduki kursi kepresidenan dalam beberapa kesempatan, ia selalu gagal meraih kemenangan di tahap akhir. Kendati demikian, ia berhasil mengamankan posisi-posisi strategis lainnya, mulai dari Wali Kota Teheran hingga Ketua Parlemen.

Namun, perjalanan politiknya tidak lepas dari bayang-bayang skandal korupsi.

Kedekatan serta nilai strategisnya bagi para pejabat tinggi rezim sering kali disebut sebagai perisai yang melindunginya dari tuntutan hukum, hingga sebagian pihak menjulukinya sebagai "komandan paling korup" di Iran.

Ambisi politik elektoral Ghalibaf mulai terlihat jelas setelah ia menanggalkan seragam kepolisian untuk maju dalam pemilihan presiden 2005, di mana ia mengalami kekalahan pertamanya.

Jejak kontroversi dari masa ini baru menjadi sorotan luas pada debat pilpres 2017, saat Presiden Iran saat itu, Hassan Rouhani menuduh bahwa pada 2005 Ghalibaf pernah mencoba membuat kesepakatan gelap untuk membebaskan penyelundup narkotika dan bahan bakar berskala besar demi mendanai kampanyenya—kasus yang berkasnya disebut-sebut sengaja tidak pernah dipublikasikan.

Kekalahan di tahun 2005 justru menjadi batu loncatan baginya untuk menjabat sebagai Wali Kota Teheran (2005–2017). Di ibu kota, ia membangun citra sebagai manajer yang efisien melalui proyek-proyek infrastruktur monumental, seperti perluasan metro, pembangunan Jalan Tol Sadr, dan penambahan ruang hijau kota.

Namun, kepemimpinannya di Teheran juga diwarnai dengan tuduhan korupsi sistemik. Ia dikaitkan dengan skandal penjualan properti milik pemerintah kota kepada para pejabat dengan diskon besar-besaran, meskipun penyelidikan parlemen terkait kasus ini akhirnya dihentikan secara misterius.

Pada 2021, korupsi di lingkaran dalamnya semakin nyata ketika mantan wakilnya, Issa Sharifi, dijatuhi hukuman 30 tahun penjara atas kasus Yas Holding yang melibatkan dana miliaran dolar. Meski namanya terus terseret, pengaruh politik Ghalibaf membuatnya tetap bertahan dan kemudian mendapat tempat di Dewan Kemanfaatan.

Upaya Ghalibaf untuk meraih kursi presiden berlanjut pada pilpres 2013 dan 2017, namun keduanya berakhir buntu. Pada 2013, ia harus puas di posisi kedua, kalah telak dari Hassan Rouhani. Sementara pada 2017, tekanan dari skandal korupsi dan persaingan internal di kubu konservatif memaksanya mundur demi mendukung Ebrahim Raisi.

Setelah jalur kepresidenan tampak tertutup, ia mengubah haluan ke legislatif. Pada pemilu 2020, di tengah rendahnya partisipasi pemilih, Ghalibaf berhasil memenangkan kursi parlemen dan terpilih sebagai Ketua Parlemen Iran.

Jabatan ini memberinya panggung kekuasaan baru untuk tetap berada di pusat pusaran politik nasional. Namun, bayang-bayang masa lalu tidak kunjung hilang; pada 2022, ia kembali diterpa isu pembelian apartemen mewah di Turki oleh keluarganya, yang semakin memperburuk citranya di mata publik yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

Sebagai Ketua Parlemen, Ghalibaf tetap menunjukkan loyalitas mutlak kepada Ali Khamenei dengan mendukung kebijakan-kebijakan garis keras, termasuk penguatan hukum moralitas. Ia juga dikenal pragmatis dalam memanfaatkan isu nuklir (JCPOA) sebagai alat tawar untuk pelonggaran sanksi ekonomi dari Amerika Serikat.

Ghalibaf kembali terpilih sebagai ketua Parlemen Iran pada tahun 2024, tak lama setelah kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi di kecelakaan pesawat.
 

Benarkah Ada Pembicaraan?

Presiden AS Donald Trump di Ruang Konferensi Pers Gedung Putih, di Washington, DC, AS, 11 Agustus 2025. (EFE/EPA/YURI GRIPAS)

Kebenaran terkait adanya dialog antara Washington dan Teheran masih menjadi polemik pasca-pengumuman Trump.

Meskipun sang Presiden telah menggemborkan klaim mengenai permintaan Teheran untuk melakukan negosiasi, Kementerian Luar Negeri Iran dan Ghalibaf sendiri membantah adanya pembicaraan antara kedua negara. Mereka menuduh Washington mencoba memanipulasi harga pasar minyak yang terus melonjak akibat penutupan Selat Hormuz.

"Tidak ada negosiasi dengan Amerika yang telah terjadi. Berita palsu ini dimaksudkan untuk memanipulasi pasar keuangan dan minyak, serta untuk melarikan diri dari rawa tempat Amerika dan Israel terjebak," tegas Ghalibaf. 

"Rakyat kami menuntut hukuman yang tuntas dan memalukan bagi para agresor," ucapnya.

Terdapat juga pertanyaan mengenai bagaimana pembicaraan tersebut berlangsung. Berdasarkan laporan dari Axios, Mesir, Pakistan, dan Turki disebut meneruskan pesan antara AS dan Iran pada hari Minggu, serta berupaya menjadwalkan pembicaraan telepon pada hari Senin antara Ghalibaf dan tim Trump.

Sebuah sumber dari AS menyebutkan bahwa Turki, Mesir, dan Pakistan telah menjadi perantara pesan selama dua hari terakhir. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, dikabarkan melakukan pembicaraan telepon pada hari Minggu dengan utusan khusus AS, Steve Witkoff, Menteri Luar Negeri Iran, Araghchi, serta rekan sejawatnya dari Pakistan, Turki, dan Qatar. 

Kementerian Luar Negeri Iran kemudian memberikan konfirmasi pada hari Senin bahwa meskipun Menteri Luar Negeri telah menerima pesan melalui "negara-negara sahabat" terkait permintaan AS untuk berdialog, belum ada pembicaraan yang benar-benar terjadi sejak perang dimulai.

"Selama beberapa hari terakhir, pesan-pesan telah diterima melalui beberapa negara sahabat yang menunjukkan permintaan AS untuk negosiasi yang bertujuan mengakhiri perang," ungkap juru bicara kementerian luar negeri, Esmaeil Baqaei, menurut kantor berita resmi IRNA.

Ketika ditanya oleh wartawan mengenai bantahan Iran tersebut sebelum menaiki Air Force One, Trump memberikan isyarat bahwa mungkin mereka yang terlibat dalam pembicaraan "produktif" tersebut tidak dapat menghubungi pihak lain di dalam rezim karena "jalur komunikasi telah hancur berkeping-keping”, yang membuat antar institusi Iran sukar untuk menghubungi satu sama lain.

Hingga ketika artikel ini disusun, masih belum jelas apakah klaim pembicaraan tersebut benar-benar terjadi atau akan ada dialog lanjutan.

Namun, seorang pejabat Pakistan dan sumber kedua mengatakan kepada Reuters bahwa pembicaraan langsung untuk mengakhiri perang dapat segera digelar di Islamabad pada pekan ini.