Denmark dan Greenland Lobi AS Agar Trump Batalkan Wacana Ambil Alih

Washington: Perwakilan Denmark dan Greenland di Washington memulai upaya diplomatik intensif untuk mendorong para legislator Amerika Serikat (AS) dan pejabat kunci pemerintahan Presiden Donald Trump agar menarik diri dari seruan Trump mengenai kemungkinan “pengambilalihan” pulau strategis Greenland di kawasan Arktik.

Duta Besar Denmark untuk AS, Jesper Møller Sørensen, bersama Jacob Isbosethsen selaku kepala perwakilan Greenland di Washington, pada Kamis, 8 Januari kemarin bertemu dengan pejabat Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih. 

Pertemuan tersebut membahas kembali dorongan Trump untuk menguasai Greenland, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan militer, menurut pejabat pemerintah Denmark yang tidak berwenang berbicara secara terbuka dan meminta identitasnya dirahasiakan.

Gedung Putih tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait pertemuan tersebut. Selain itu, kedua utusan juga menggelar serangkaian pertemuan dengan anggota parlemen AS sepanjang pekan ini, dalam upaya menggalang dukungan agar Trump menarik kembali ancamannya.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dijadwalkan bertemu dengan pejabat Denmark pekan depan di Washington.

Klaim Kepemilikan Demi Keamanan

Dalam wawancara dengan The New York Times yang dipublikasikan Kamis, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat harus memiliki Greenland sepenuhnya, bukan sekadar memanfaatkan perjanjian lama yang memberi AS keleluasaan menggunakan wilayah tersebut untuk kepentingan militer.

“Saya pikir kepemilikan memberi Anda sesuatu yang tidak bisa didapat dari sewa atau perjanjian. Kepemilikan memberi Anda hal-hal dan elemen yang tidak bisa diperoleh hanya dengan menandatangani dokumen,” kata Trump kepada surat kabar tersebut, dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 9 Januari 2026.

Amerika Serikat merupakan pihak dalam perjanjian tahun 1951 yang memberikan hak luas untuk mendirikan pangkalan militer di Greenland, dengan persetujuan Denmark dan Greenland.

Wakil Presiden AS JD Vance menegaskan bahwa para pemimpin Eropa harus “menanggapi Presiden Amerika Serikat dengan serius” seraya membingkai isu Greenland sebagai persoalan pertahanan.

“Apa yang kami minta dari teman-teman Eropa adalah agar mereka lebih serius menjaga keamanan daratan tersebut, karena jika tidak, Amerika Serikat harus melakukan sesuatu,” ujar Vance.

Tekanan AS atas Greenland

Pejabat Denmark menyatakan optimisme terhadap rencana pertemuan dengan Rubio. “Inilah dialog yang dibutuhkan, sebagaimana diminta pemerintah bersama pemerintah Greenland,” kata Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen kepada penyiar publik DR.

Greenland, yang sekitar 80 persen wilayahnya berada di atas Lingkar Arktik, dihuni sekitar 56.000 penduduk yang sebagian besar merupakan masyarakat Inuit.

Vance pada Rabu mengkritik Denmark dengan menyebut negara itu “jelas” belum melakukan cukup banyak untuk mengamankan Greenland. Ia menambahkan bahwa Trump “bersedia melangkah sejauh yang diperlukan” demi melindungi kepentingan Amerika di kawasan Arktik.

Dalam wawancara dengan Fox News, Vance kembali mengutip klaim Trump bahwa Greenland memiliki arti krusial bagi keamanan nasional AS dan dunia karena “seluruh infrastruktur pertahanan rudal sebagian bergantung pada Greenland.”

Menurut Vance, fakta bahwa Denmark merupakan sekutu militer setia AS sejak Perang Dunia II hingga “perang melawan terorisme” tidak otomatis berarti negara itu telah berbuat cukup untuk keamanan Greenland saat ini.

“Hanya karena Anda melakukan sesuatu yang cerdas 25 tahun lalu, bukan berarti Anda tidak bisa melakukan sesuatu yang bodoh sekarang,” ujar Vance, seraya menambahkan bahwa Trump “menyampaikan dengan sangat jelas, ‘Anda tidak melakukan pekerjaan yang baik terkait Greenland.’”

Hak Menentukan Nasib Sendiri

Sebelumnya, Rubio mengatakan kepada sekelompok anggota parlemen AS bahwa niat pemerintahan Partai Republik adalah membeli Greenland pada akhirnya, bukan merebutnya melalui kekuatan militer.

“Banyak warga Greenland merasa pernyataan-pernyataan tersebut tidak menghormati kami,” kata Aaja Chemnitz, salah satu dari dua politisi Greenland di parlemen Denmark, kepada Associated Press.

“Banyak juga yang merasa pembahasan ini dilakukan tanpa melibatkan kami. Kami punya prinsip tegas di Greenland, ‘Tidak ada pembicaraan tentang Greenland tanpa Greenland.’” imbuh Chemnitz.

Chemnitz menyatakan sebagian besar warga Greenland “menginginkan otonomi yang lebih besar, termasuk kemerdekaan,” namun juga ingin “memperkuat kerja sama dengan mitra” di bidang keamanan dan pengembangan ekonomi selama dilandasi “saling menghormati dan pengakuan atas hak kami menentukan nasib sendiri.”

Ia juga membantah klaim Trump bahwa Greenland “dipenuhi kapal Rusia dan Tiongkok.”

“Greenland adalah sekutu dan mitra lama Amerika Serikat, dan kami memiliki kepentingan bersama dalam stabilitas, keamanan, dan kerja sama yang bertanggung jawab di Arktik,” katanya. “Ada perjanjian dengan AS yang memberi mereka akses untuk mendirikan pangkalan di Greenland jika diperlukan.”

Kecaman Eropa atas Klaim Sepihak

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam apa yang ia sebut sebagai “hukum yang kuat menindas yang lemah,” yang membuat publik “bertanya-tanya apakah Greenland akan diserbu.”

Dalam pidato di Istana Elysee pada Kamis, Macron mengatakan, “Ini adalah kekacauan besar, hukum siapa yang paling kuat. Setiap hari orang bertanya apakah Greenland akan diserbu, apakah Kanada akan terancam menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat, atau apakah Taiwan akan semakin dikepung.”

Ia menyoroti dunia yang “semakin disfungsional,” di mana kekuatan besar, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok, memiliki “godaan nyata untuk membagi dunia di antara mereka.”

Amerika Serikat, menurut Macron, “secara bertahap menjauh dari sebagian sekutunya dan membebaskan diri dari aturan internasional.”

Presiden Dewan Eropa Antonio Costa juga menegaskan, “Greenland adalah milik rakyatnya. Tidak ada keputusan apa pun tentang Denmark dan Greenland tanpa Denmark atau tanpa Greenland.” Ia menambahkan bahwa keduanya mendapatkan dukungan penuh dan solidaritas Uni Eropa.

Para pemimpin Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris bergabung dengan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dalam membela kedaulatan Greenland menyusul pernyataan Trump, mengingat Greenland merupakan bagian dari aliansi militer NATO.

Penguatan Pertahanan Arktik Denmark

Setelah kunjungan Vance ke Greenland tahun lalu, Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen merilis video yang menjelaskan perjanjian pertahanan 1951 antara Denmark dan AS. 

Sejak 1945, kehadiran militer AS di Greenland telah menyusut dari ribuan personel di lebih dari 17 pangkalan menjadi sekitar 200 tentara di Pangkalan Antariksa Pituffik di barat laut pulau tersebut. Pangkalan itu mendukung sistem peringatan dini rudal, pertahanan rudal, dan pengawasan antariksa bagi AS dan NATO.

Perjanjian 1951, menurut Rasmussen, “memberi peluang besar bagi Amerika Serikat untuk memiliki kehadiran militer yang jauh lebih kuat di Greenland.” “Jika itu yang diinginkan, mari kita bicarakan,” katanya.

Tahun lalu, parlemen Denmark menyetujui undang-undang yang memungkinkan pendirian pangkalan militer AS di wilayah Denmark, memperluas perjanjian militer sebelumnya yang dibuat pada 2023. Denmark juga memperkuat kehadiran militernya di sekitar Greenland dan Atlantik Utara.

Pemerintah mengumumkan kesepakatan senilai 14,6 miliar kroner Denmark (sekitar US$2,3 miliar) bersama pemerintah Greenland dan Kepulauan Faroe untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan penegakan kedaulatan di kawasan tersebut. Rencana itu mencakup tiga kapal patroli Arktik baru, dua drone pengintai jarak jauh tambahan, serta peningkatan kapasitas satelit.

Komando Arktik Gabungan Denmark yang bermarkas di Nuuk bertugas melakukan pengawasan, penegakan kedaulatan, dan pertahanan militer Greenland serta Kepulauan Faroe. Selain itu, unit elit Angkatan Laut Denmark, Sirius Dog Sled Patrol, juga ditempatkan di Greenland untuk melakukan pengintaian jarak jauh dan menegakkan kedaulatan Denmark di wilayah Arktik yang terpencil.