Kerusakan akibat gempa di Sulut. Foto: Istimewa
Pemerintah Bentuk Tim Hitung Kerusakan Dampak Gempa Sulut dan Malut
M Sholahadhin Azhar • 2 April 2026 16:48
Jakarta: Pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memastikan tim khusus segera dibentuk.
Tim disebut akan melakukan verifikasi serta menghitung dampak kerusakan secara menyeluruh. “Hari ini baru terkumpul sebagian. Semakin hari, semakin waktunya berjalan, ini semakin lengkap dan semakin sempurna,” kata Suharyanto dalam keterangan yang dikutip Kamis, 2 April 2026.
Selain membentuk tim assessment, BNPB meminta seluruh jajaran di daerah untuk bergerak cepat. Terutama, dalam menjangkau masyarakat terdampak, sekaligus memastikan kebutuhan dasar terpenuhi.
Dia juga memerintahkan kepala pelaksana BPBD provinsi dan kabupaten/kota bersama TNI serta Polri segera mendatangi masyarakat yang terdampak. Para petugas diimbau memberikan informasi akurat.
“Di sisi lain, apabila ada masyarakat terdampak yang mendapat kesusahan atau asetnya atau rumahnya rusak, segera bisa dilaporkan dan dilakukan penggantian,” ujarnya.
Upaya pencarian dan pertolongan juga langsung disiapkan menyusul adanya laporan korban jiwa dan potensi korban lain yang masih perlu dievakuasi. Suharyanto menegaskan, pemerintah pusat akan segera turun langsung ke lokasi terdampak untuk memastikan penanganan berjalan optimal.

Kerusakan akibat gempa di Sulut. Foto: Istimewa
“Sesuai petunjuk Bapak Presiden lewat Sekretaris Kabinet, kami tim gabungan dari pusat di bawah koordinasi BNPB ini akan segera hadir, baik di Maluku Utara dan Sulawesi Utara,” tegas dia.
Setibanya di lokasi, tim gabungan akan melakukan rapat lanjutan untuk merumuskan langkah penanganan yang lebih rinci dan terkoordinasi dengan semua pihak di daerah.
“Ini adalah rapat awal nanti sesampainya kami disana kita akan rapat lebih rinci dan detail untuk membahas, untuk menemukan dan untuk menyelesaikan segala permasalahan penanggulan bencana yang ada di daerah,” kata Suharyanto.