Bedah 15.000 RTLH di Perbatasan Ditargetkan Rampung September

Jakarta: Pemerintah menargetkan program peningkatan kualitas 15.000 rumah tidak layak huni (RTLH) di perbatasan. Program itu ditargetkan rampung paling lambat September 2026.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pelaksanaan program tersebut akan dimulai setelah data sasaran dari Badan Pusat Statistik (BPS) selesai diserahkan dan diverifikasi.

“Kalau seminggu (verifikasi) dapat, berarti awal Mei ya harusnya kita bisa (mulai pembangunan). Paling lambat September tahun ini kita harus selesaikan,” kata Ara dikutip dari Antara, Kamis, 23 April 2026.
 

Hal itu diungkap dalam konferensi pers di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta. Ia menjelaskan program itu mencakup 17 provinsi dan 40 kabupaten/kota di kawasan perbatasan negara. Program diprioritaskan untuk memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ara mengatakan bedah rumah dijalankan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menjadi bagian dari target nasional merenovasi 400.000 rumah.

“Nah ini bedah 15.000 rumah masuk di 400.000 itu,” ujarnya.

Menurut dia, waktu pelaksanaan program BSPS rata-rata memerlukan empat hingga lima bulan sejak proses pendataan dan verifikasi selesai dilakukan.

“Kami mengerjakan itu rata-rata 4 bulan sampai 5 bulan prosesnya,” ungkapnya.

Ia menegaskan pemerintah ingin pelaksanaan program di wilayah perbatasan berjalan cepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.


Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Foto: Metro TV/Candra

Ara menambahkan program 15.000 unit tersebut awalnya dialokasikan sebanyak 10.000 rumah, namun kemudian dinaikkan untuk memperluas perbaikan kondisi hunian warga di kawasan perbatasan.

“Kita tidak mau tanggung-tanggung, makanya saya tambah deh jangan cuma 10.000, 15.000. (Rumah-rumah) Ini kan paling depan, halaman depan kita kan berbatasan dengan halaman depan tetangga kita,” tuturnya.

Lebih lanjut, Pemerintah menilai peningkatan kualitas hunian di kawasan perbatasan juga diperlukan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung ketahanan wilayah negara.

Menurutnya, percepatan pelaksanaan penting dilakukan agar masyarakat di kawasan perbatasan segera merasakan manfaat program tersebut.