Ini Dua Prioritas Program Kedaulatan Energi yang Perlu Disegerakan

Jakarta: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyoroti dua prioritas dalam program kedaulatan energi yang perlu disegerakan. Pertama, pemerintah perlu mengubah arah, agar produksi dan konsumsi energi dalam negeri sinkron.

Hal ini disampaikan Said, saat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah tentang Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027, Selasa, 9 Juni 2026.

"Kita ekspor batu bara untuk menopang dunia, tetapi konsumsi energi dalam negeri dari impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Ketidaksinkronan ini membuat anggaran kebijakan energi berbiaya mahal. Sudah mahal, masih berpotensi mengalami gangguan pasok," tegas Said.

Kedua, Indonesia menanggung biaya impor energi yang mahal, namun pelaksanaan subsidi energi berjalan kurang tepat sasaran. Padahal fungsi subsidi energi untuk menahan guncangan ekonomi (shock absorber) bagi rumah tangga miskin.

"Dengan demikian, programnya akan berbiaya mahal, tetapi disalurkan kurang tepat sasaran dari tahun ke tahun. Kami berharap pada tahun depan pemerintah dapat menuntaskan reformasi subsidi energi," tegas Said.


Ilustrasi batu bara. Foto: dok MMSGI.
 

 

Ketua Banggar mencermati usulan KEM PPKF 2027

Di sisi lain, Said Abdullah mencermati satu per satu usulan Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal 2027, (KEM PPKF 2027) yang diajukan pemerintah.

"Kami mengapresiasi, ketika Presiden Prabowo membuat tradisi baru kenegaraan, dengan berpidato langsung di Paripurna DPR untuk menyampaikan Pengantar KEM PPKF 2027," ujar Said.

Said mengatakan, Pemerintah mengusulkan asumsi ekonomi makro 2027 dengan rincian:

• Pertumbuhan ekonomi 5,8-6,5 persen.
• Inflasi 1,5-3,5 persen.
• Kurs Rp16.800-Rp17.500 per USD.
• Yield SBN 6,5-7,3 persen.
• ICP USD70-USD95  per barel.
• Lifting minyak 602 ribu-615 ribu barel per hari.
• Lifting gas 934 ribu-977 ribu barel setara minyak.

"Pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan sangat penting sebagai strategi nasional untuk menuju high income country. Kita telah minta Bank Indonesia (BI) untuk ikut dalam urusan menopang pertumbuhan ekonomi," ungkap Said.