Said Abdullah Dorong Reformasi Subsidi dan Kurangi Ketergantungan Anggaran MBG

Jakarta: Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendorong penguatan reformasi subsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Dia juga menyoroti masa transisi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) agar ketergantungannya terhadap anggaran pendidikan dapat dikurangi secara bertahap.

Hal itu disampaikan Said dalam wawancara di program Live Event Metro TV usai Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dan menjelang Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan.

Terkait MBG, Said mengatakan program tersebut menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto bersama ketahanan pangan dan energi, pendidikan, serta kesehatan.

Said optimistis Menteri Koordinator Bidang Pangan yang baru, Sudaryono, dapat merampingkan pelaksanaan MBG. Dia memperkirakan anggaran pendidikan untuk MBG tidak lebih dari Rp186 triliun, di luar anggaran untuk ibu menyusui, balita, dan stunting yang berasal dari anggaran kesehatan.

Menurut Said, tata kelola menjadi salah satu hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan MBG. Dia menilai pemberian insentif kepada dapur perlu disesuaikan dengan pemenuhan prosedur tetap (protap) MBG.

"Alangkah baiknya ke depan menurut hemat saya kenapa sih tidak MBG membeli ke dapur saja, 10.000 tahunya nyampai di sekolah. Protapnya ini, sehingga pemerintah tidak disibukkan dengan manajemen MBG," kata Said.

Said mengatakan usulan untuk mengurangi birokrasi di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah. Dia menilai dapur SPPG terlalu rigid dan penggunaan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

Terkait anggaran pendidikan, Said mengatakan DPR telah membahas persoalan tersebut bersama pemerintah sejak pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).
 

Dia menilai kenaikan gaji guru perlu menjadi perhatian pada 2027. Hal tersebut disampaikan Said setelah menyinggung kenaikan gaji hakim dan remunerasi di berbagai kementerian.

"Sudah waktunya nasib para pahlawan tanpa tanda jasa ini betul-betul menjadi concern kita bersama untuk 2027 bisa naik," ujarnya.

Said juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran MBG dan pendidikan. Menurut dia, pada 2028 anggaran MBG yang dianggap sebagai supporting pendidikan akan dikembalikan kepada fungsi utama anggaran pendidikan.

Namun, Said menegaskan proses tersebut tidak dilakukan secara langsung pada 2028. Pemerintah dan DPR akan mulai menyiapkan masa transisi melalui laporan semester dua 2027 dengan mengurangi ketergantungan anggaran MBG terhadap anggaran pendidikan secara bertahap hingga menjadi nol.

"Tidak bisa sak nyek sak tek langsung di 2028 belok 100%, maka tidak punya celah kita untuk mendanai MBG," tuturnya.

Said mengatakan kebutuhan subsidi pemerintah masih besar. Dia menyebut penebalan bantuan sosial dan stimulus pada tahun ini dilakukan dua kali, yakni sebesar Rp26,8 triliun dan sekitar Rp31 triliun hingga Rp32 triliun pada semester kedua.

Selain stimulus bagi masyarakat desil satu sampai empat, Said berharap pemerintah juga memberikan perhatian kepada masyarakat desil lima sampai tujuh melalui bantuan sosial produktif untuk kelas menengah.

Sementara terkait subsidi, Said mendukung kebijakan subsidi yang tepat sasaran sekaligus meminta kompensasi diberikan secara tepat sasaran. Menurut dia, kompensasi lebih besar daripada subsidi dan perlu diarahkan kepada kelompok yang berhak.
 
Said mengatakan Banggar sejak 2017 meminta agar kompensasi diberikan khusus kepada desil empat sampai desil tujuh. Sementara subsidi bagi masyarakat desil satu sampai desil empat dinilai tetap harus dipertahankan karena daya beli masyarakat sedang menurun.

"Subsidi desil satu sampai desil empat itu wajib, tidak bisa tidak, toh daya beli sekarang menurun. Kalau itu dikurangi, celaka kita semua," kata Said.

Said juga lebih mendukung perubahan pola subsidi barang menjadi subsidi langsung kepada masyarakat. Dia mencontohkan subsidi LPG tiga kilogram yang menurutnya dapat diberikan dalam bentuk uang kepada masyarakat.

"Saya lebih setuju kepada subsidi orang sehingga masyarakat pegang uang," ujarnya.

Menurut Said, reformasi subsidi perlu dilakukan karena inclusion dan exclusion error dalam penyaluran subsidi masih tinggi. Dia menyebut tingkat kesalahan tersebut mencapai 68%.

Said menilai penggunaan sistem seperti barcode belum berjalan dan mengusulkan penggunaan sidik jari untuk memastikan subsidi diterima masyarakat yang berhak.

"Kalau mau jalan cukup saja seperti yang pernah kami sampaikan dari berbagai pemberitaan pakai sidik jari saja karena sidik jari pasti tepat sasaran," katanya.

Said menegaskan reformasi subsidi perlu dilakukan agar beban APBN tidak terlalu besar. Ketika ditanya mengenai langkah pemerintah saat ini, dia menilai proses reformasi tersebut masih belum tepat karena inclusion dan exclusion error masih tinggi.