Intel AS Sebut Pemerintahan Iran Berada di Titik Terlemah Sejak Revolusi 1979

Washington DC: Presiden Donald Trump menerima sejumlah laporan intelijen Amerika Serikat yang menyatakan bahwa posisi pemerintahan Iran saat ini berada pada titik terlemahnya sejak Revolusi 1979. Informasi ini dilaporkan oleh The New York Times berdasarkan keterangan sejumlah pejabat yang mengetahui isi laporan tersebut.

Laporan intelijen tersebut menggarisbawahi bahwa gelombang protes yang meletus pada akhir 2025 mengguncang struktur pemerintahan Iran, termasuk wilayah-wilayah yang sebelumnya dianggap sebagai basis kuat pendukung Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Meskipun demonstrasi telah mereda, pemerintah Iran dinilai masih berada dalam posisi rentan, diperparah oleh situasi ekonomi yang melemah tajam.

Protes dipicu oleh tekanan ekonomi yang meningkat tajam pada Desember 2025 dan meluas pada Januari 2026. Pemerintah Iran menghadapi keterbatasan dalam meredam kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat. Sehingga, memilih pendekatan represif yang justru memperluas alienasi terhadap rakyatnya.

"Presiden Trump secara konsisten mendapatkan pembaruan terkait isu-isu intelijen global," ujar Karoline Leavitt, Sekretaris Pers Gedung Putih, dalam pernyataan resminya. 

"Akan menjadi kelalaian dalam menjalankan tugas sebagai panglima tertinggi jika beliau tidak mendapatkan briefing rutin atas isu-isu tersebut. Terkait Iran, Presiden Trump terus memantau situasi secara seksama." tambahnya.

Trump sebelumnya sempat mengeluarkan peringatan kemungkinan aksi militer terhadap Iran. Terutama, sebagai respons terhadap kekerasan yang dilakukan pemerintah terhadap para demonstran.

Namun, rencana tersebut ditangguhkan usai Iran membatalkan eksekusi terhadap seorang pengunjuk rasa, serta setelah permintaan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar serangan ditunda.

Meski demikian, laporan menyebutkan bahwa para pembantu dan sekutu paling hawkish Trump masih melihat peluang untuk menekan rezim Iran, bahkan mendorong perubahan kekuasaan. Trump sendiri menggambarkan pengerahan kekuatan militer AS sebagai sebuah "armada" dan tetap membuka opsi serangan lebih luas.

Senator Lindsey Graham menyatakan telah berdiskusi langsung dengan Trump terkait Iran.

"Tujuannya adalah mengakhiri rezim tersebut," kata Graham. "Mereka mungkin berhenti membunuh hari ini, tapi jika masih berkuasa bulan depan, mereka akan melakukannya lagi."

Sumber militer AS mengonfirmasi bahwa kapal induk Abraham Lincoln, disertai tiga kapal perang yang dilengkapi rudal Tomahawk, telah memasuki wilayah tanggung jawab Komando Pusat AS (CENTCOM) di Samudra Hindia bagian barat pada Senin. Ini memperkuat sinyal kesiapan militer AS untuk merespons dengan cepat jika perintah serangan dikeluarkan.
 

Baca Juga: PBB Khawatir Penempatan Kapal Induk AS di Timur Tengah Picu Ketegangan

Selain itu, militer AS telah menambah kekuatan udara dengan mengirimkan 12 pesawat tempur F-15E ke kawasan, serta memperkuat sistem pertahanan udara dengan penempatan sistem Patriot dan THAAD untuk melindungi pasukan AS dari potensi serangan balasan Iran.

Bomber jarak jauh yang berpangkalan di AS pun disebut berada dalam status siaga tinggi sejak dua minggu lalu, saat Presiden Trump meminta opsi respons militer atas krisis Iran. Pentagon juga meningkatkan koordinasi dengan sekutu regional, termasuk kunjungan Komandan CENTCOM Laksamana Brad Cooper ke Suriah, Irak, dan Israel akhir pekan lalu.


Protes di Iran. (Stringer/WANA (West Asia News Agency)

Dalam kesempatan itu, Cooper meninjau pasukan dan fasilitas penahanan milik AS di timur laut Suriah, sekaligus menyampaikan peringatan kepada pemerintah Irak: jika milisi Syiah menyerang basis AS, maka akan ada balasan langsung.

Pemerintah AS juga intensif berdialog dengan mitra regional lainnya, seperti Israel, Arab Saudi, dan Qatar, untuk menyusun langkah lanjutan menghadapi potensi eskalasi dari Iran.

Protes yang terjadi sejak 28 Desember 2025 telah menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Televisi pemerintah Iran, IRIB, melaporkan pada pekan lalu bahwa sebanyak 3.117 orang tewas selama kerusuhan terbaru, mengutip data dari Organisasi Medis Forensik Iran. Dari jumlah tersebut, 2.427 di antaranya disebut sebagai "warga sipil tak bersalah dan aparat keamanan."

Sementara itu, kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, menyatakan lebih dari 460 gedung pemerintah dirusak atau dibakar selama aksi protes, dan lebih dari 700 bank menjadi sasaran serangan atau dibakar. Selain itu, lebih dari 480 masjid juga dilaporkan ikut diserang.

Di sisi lain, kelompok-kelompok hak asasi manusia seperti organisasi berbasis di Amerika Serikat, Human Rights Activists News Agency (HRANA), melaporkan angka korban yang jauh lebih tinggi.

HRANA per 27 Januari 2026, mencatat korban tewas terkonfirmasi mencapai 6.126 jiwa, terdiri atas 5.777 pengunjuk rasa, 86 anak-anak di bawah usia 18 tahun, 214 aparat rezim, dan 49 warga nonpedemo.

Selain itu, terdapat 17.091 kematian yang masih dalam proses investigasi. Total korban jiwa, baik yang telah terkonfirmasi maupun yang masih ditinjau menurut HRANA, kini telah melampaui 23 ribu orang.