Bentuk Badan Gambut dan Magrove, Seskab: Libatkan Ahli dan Profesional

Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan akademisi membahas pengelolaan gambut di di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (24/9/2026) ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

Bentuk Badan Gambut dan Magrove, Seskab: Libatkan Ahli dan Profesional

Anggi Tondi Martaon • 25 September 2026 13:42

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus berulang. Badan tersebut nantinya bakal diisi ahli dan profesional.

"Badan ini akan melibatkan para ilmuwan dan profesional," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dikutip dari Antara, Jumat, 25 September 2026.

Menurut Teddy, badan tersebut diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan melalui riset, pemetaan, serta sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas di kawasan gambut.

Pelibatan ilmuwan dan profesional tersebut ditujukan agar pengelolaan kawasan gambut dilakukan berdasarkan pengetahuan dan kajian yang lebih komprehensif. Sekaligus mendukung upaya pencegahan karhutla sejak dini.

Selain penguatan dari sisi pencegahan, pemerintah menyiapkan langkah penanganan di lapangan. Teddy mengatakan Satgas Darat akan dioptimalkan agar dapat merespons dan menangani kebakaran secara langsung di lokasi.

Pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan pompa air, termasuk pompa portabel dan pengeboran dangkal, sebagai bagian dari penguatan kapasitas penanganan kebakaran, khususnya di kawasan gambut.

Teddy mengatakan upaya tersebut juga akan melibatkan perangkat desa dan masyarakat sekitar melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Masyarakat yang berada di sekitar kawasan gambut dinilai memiliki peran penting dalam mencegah kebakaran sekaligus memberikan respons awal ketika kebakaran terjadi.

Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan akademisi membahas pengelolaan gambut di di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (24/9/2026) ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

Menurut Teddy, pengelolaan gambut membutuhkan keterpaduan antara pengetahuan ilmiah, teknologi, operasi lapangan, dan pengalaman masyarakat.

"Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga ekosistem dan mencegah karhutla agar tidak terus berulang," ujar Teddy.

Melalui BPGMN, pemerintah mendorong pengelolaan gambut yang terintegrasi mulai dari pencegahan, pemetaan dan deteksi dini hingga penguatan respons ketika terjadi kebakaran.

(Anggi Tondi)