Jepang Gelar Pemilu Dini Awal Februari usai Parlemen Dibubarkan

Tokyo: Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi membubarkan majelis rendah parlemen pada Jumat, 23 Januari 2026, membuka jalan bagi pemilihan umum dini yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari, demikian dilaporkan kantor berita Kyodo.

Kabinet Takaichi menyetujui pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan 465 kursi. Dalam sistem bikameral Jepang, partai atau koalisi membutuhkan sedikitnya 233 kursi di majelis rendah untuk dapat memilih perdana menteri.

Meski perdana menteri memiliki kewenangan untuk membubarkan majelis rendah, langkah ini menjadi yang pertama dilakukan pada awal masa sidang reguler dalam 60 tahun terakhir. Dengan pembubaran tersebut, masa kampanye singkat menuju pemilu pun secara efektif dimulai.

Dilansir dari TRT World, Jumat, 23 Januari 2026, Takaichi membenarkan keputusannya dengan menyatakan perlunya memperoleh mandat langsung dari publik atas kepemimpinannya sebagai perdana menteri, yang dimulai pada Oktober 2025, serta atas koalisi pemerintahan baru yang dibentuk pada bulan yang sama.

Koalisi yang terdiri dari Partai Demokrat Liberal dan Partai Inovasi Jepang itu hanya menguasai mayoritas tipis di majelis rendah dan masih berstatus minoritas di majelis tinggi, Dewan Penasihat.

Namun, keputusan Takaichi untuk menetapkan pemungutan suara hanya 16 hari setelah pembubaran parlemen menuai kritik karena dinilai memberi waktu yang sangat terbatas bagi pemilih untuk menilai tawaran kebijakan para peserta pemilu.

Partai-partai oposisi juga mengecam langkah tersebut karena pemilu dipanggil sebelum parlemen mengesahkan anggaran awal untuk tahun fiskal 2026. Mereka menuding Takaichi lebih mengutamakan kepentingan politik dibandingkan agenda pemerintahan.

Pemilihan umum terakhir untuk majelis rendah Jepang sebelumnya digelar pada Oktober 2024.

Baca juga:  PM Jepang Akan Bubarkan Parlemen Jelang Percepatan Pemilu 8 Februari