Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Foto/ Dok. Istimewa
Menteri PU Sebut 6 Ribu Pegawainya Terindikasi Bertransaksi Judol
Achmad Zulfikar Fazli • 16 July 2026 19:35
Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkap sekitar 6 ribu pegawai di kementeriannya diduga melakukan transaksi judi online. Dia mengeklaim angka itu berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
“Ini bukan data saya, data PPATK. Judol itu pidana,” kata Dody dalam sebuah sinian dikutip pada Kamis, 16 Juli 2026.
Atas dasar temuan tersebut, Dody memperketat pengawasan dan merotasi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PU. Menurut dia, pelanggaran disiplin telah berlangsung cukup lama. Namun, terus berjalan lantaran lemahnya penindakan dan kuatnya hubungan pertemanan di internal kementerian.
Kementerian PU memiliki sekitar 38.600 aparatur sipil negara. Artinya, sekitar 15 persen pegawai terindikasi berkaitan dengan transaksi judi online.

Ilustrasi judi online. Foto- dok. Medcom
Dody tidak menjelaskan nilai transaksi, periode pemantauan, maupun status pemeriksaan terhadap sekitar 6 ribu pegawai tersebut. Dia juga belum memerinci berapa pegawai yang telah dikenai sanksi disiplin atau diteruskan kepada aparat penegak hukum.
Dia menjelaskan data PPATK belum dapat dimaknai seluruh pegawai terbukti melakukan tindak pidana. Informasi transaksi masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui pemilik rekening, pola transaksi, serta keterkaitannya dengan situs atau bandar judi online.
Dugaan Manipulasi Absensi
Selain judi online, Dody menyoroti manipulasi absensi elektronik yang melibatkan sekitar 4 ribu pegawai. Jumlah tersebut setara dengan sekitar satu dari sepuluh ASN di lingkungan Kementerian PU.“Bayangkan, 3.000–4.000 orang itu main-main absen. Satu dari 10 pegawai saya bohong soal absen,” ujar Dody.
Praktik tersebut terungkap setelah sistem absensi elektronik diperbaiki dan pengawasannya diperketat. Dody mengatakan pelanggaran sebelumnya sulit diproses karena adanya hubungan pertemanan antarkelompok atau angkatan pegawai.
Menurut dia, kondisi itu membuat mekanisme pemeriksaan dan penegakan disiplin tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran dapat saling melindungi sehingga kasus tidak pernah berlanjut ke proses penindakan.
Dody belum menjelaskan modus yang digunakan untuk memanipulasi absensi. Dia juga tidak menyebut apakah ribuan pegawai tersebut melakukan pelanggaran dalam waktu bersamaan atau hasil pemeriksaan dalam periode tertentu.