Streaming 
Cover Both Sides edisi Fasilitas Mewah di Balik Tembok Lapas. Dok. Metro TV
Lapas Mewah di Cibinong: Perbaikan Tata Kelola dan Situasi Sidak
Muhamad Marup • 30 September 2026 22:50
Jakarta: Sebanyak lima pejabat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong dinonaktifkan buntut temuan Ombudsman RI terkait fasilitas mewah. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, menilai langkah tersebut merupakan bagian perbaikan tata kelola lapas.
"Tata kelola terkait lapas harus diperbaiki secara menyeluruh," ujar Sugeng, dalam program Cover Both Sides Metro TV, Rabu, 30 September 2026, pukul 21.05 WIB.
Sugeng mengatakan, jangan lagi para tahanan terbebani selama berada di lapas. Hal ini mencakup beban biaya, sebab para tahanan kerap dimintai uang.
"Saya juga punya teman sebetulnya ditahan, beberapa kali dia minta duit sama saya untuk uang pintu istilahnya. Itu jangan dikenakan beban lagi supaya mereka tidak ada beban," jelasnya.
Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso dalam program Cover Both Sides. Dok. Metro TV
Sugeng menilai, lapas tidak harus jadi ruang penyiksaan. Menurutnya, lapas harus menjadi tempat yang baik untuk membuat para penghuni tenang dan mendapat pembinaan.
Ia menyebut, kalau penghuni memberi dukungan agar bisa tinggal lebih nyaman hal tersebut sah-sah saja. Meski begitu, keadilan juga harus diberikan kepada penghuni lapas yang tidak mampu.
"Keadilan juga diberikan kepada para penghuni lapas yang tidak mampu, mereka juga harus diberikan tempat yang layak," katanya.
Terkait temuan heboh fasilitas mewah dan keterlibatan petugas, Sugeng mengingatkan lapas merupakan area terbatas atau restricted area. Ada prosedur-prosedur pengaman ketat yang harus dilakukan petugas.
"Nah ketika ini terjadi ya pada peristiwa itu, mungkin kerangka berpikirnya petugas dalam kerangka itu selalu dalam berpikir kerangka pengamanan," terangnya.
Kondisi Sidak
Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher dalam program Cover Both Sides. Dok. Metro TV
Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher, memastikan, inspeksi mendadak (sidak) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong menyertakan surat tugas. Meski begitu, ketika tim mengetahui ada hal yang mencurigakan, pihak Lapas Cibinong mencoba untuk menghalangi.
"Kita kan datang ke sana membawa surat tugas, dong. Tidak langsung ujuk-ujuk sidak. Ya, memberitahu sebelumnya memang tidak," tuturnya.
Ia menjelaskan, pada bulan Juni, pihak Ombudsman juga melakukan sidak bersama beberapa lembaga negara pada bulan Juni 2026. Ketika hendak mengecek lokasi lapas mewah, pihak Lapas Cibinong juga tidak mengizinkan pengecekan.
"Nah, di situ juga tidak mendapat izin. Itu empat lembaga," jelasnya.
Nuzran menegaskan, berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Ombudsman, setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan, ini ada hukuman ataupun sanksi pidananya. Menurutnya, penghadangan yang dilakukan pihak Lapas Cibinong merupakan tindakan maladministrasi.
Baca Juga :
Fasilitas Mewah di Balik Tembok Lapas
"Itu kepentingan yang diberikan mandat negara kepada Ombudsman," katanya.