Ketua Umum Perhumas, Boy Kelana Soebroto dalam sambutannya di Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2026 di The Sunan Hotel, Surakarta, Jawa Tengah. MI
Konvensi Humas Indonesia 2026 Soroti Tantangan Menjaga Kepercayaan Publik di Era AI
Widjajadi • 17 October 2026 21:14
Surakarta: Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) menggelar Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2026 di The Sunan Hotel, Surakarta, Jawa Tengah. Mengusung tema Humas sebagai Daya Bangsa: Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Indonesia, forum ini membahas tantangan profesi kehumasan di tengah keterbukaan informasi dan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Konvensi yang berlangsung selama dua hari pada 17-18 Oktober tersebut mempertemukan pemimpin, praktisi, akademisi, insan media, dan generasi muda. Para peserta berdiskusi dan berkolaborasi untuk memperkuat peran hubungan masyarakat serta komunikasi di Indonesia.
Ketua Umum Perhumas, Boy Kelana Soebroto, menegaskan pentingnya kejujuran, transparansi, dan integritas dalam komunikasi untuk mempertahankan kepercayaan publik. Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan AI menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi praktisi kehumasan.
Kemajuan teknologi informasi memungkinkan pesan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Namun, perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko disinformasi, manipulasi persepsi, serta penyebaran konten palsu yang dibuat menggunakan AI atau deepfake.
“Teknologi dan algoritma mampu menyebarkan narasi ke jutaan orang dalam hitungan detik,” kata Boy di Surakarta, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Boy menilai derasnya arus informasi tidak selalu menjamin kebenaran suatu narasi. Karena itu, praktisi hubungan masyarakat tidak cukup hanya bertugas menyampaikan pesan atau membangun citra positif lembaga.
“Tanggung jawab humas bukan sekadar membuat institusi terlihat baik, tetapi membantu institusi menjadi semakin layak untuk dipercaya,” ujarnya.
Ia menambahkan, praktisi humas memiliki tanggung jawab untuk memastikan komunikasi berlangsung secara etis dan mengutamakan kepentingan publik. Humas pemerintah, misalnya, perlu memastikan aspirasi masyarakat mendapat ruang untuk didengar.
Sementara itu, praktisi humas korporasi dituntut menunjukkan keselarasan antara keberlanjutan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan. Adapun humas organisasi publik dan insan media perlu menjaga independensi, kualitas, serta akurasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
Tiga Pilar Komunikasi Strategis
Dalam KHI 2026, Boy juga menguraikan tiga pilar komunikasi strategis yang perlu menjadi pedoman praktisi humas. Pilar pertama ialah membangun pemahaman yang utuh dan benar, sedangkan pilar kedua berfokus pada upaya membangun penerimaan melalui dialog dan kredibilitas.
Pilar ketiga adalah mendorong tindakan nyata yang bertanggung jawab. Menurut Boy, ketiga prinsip tersebut penting agar komunikasi tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga menghasilkan pemahaman dan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Sejalan dengan tantangan tersebut, Perhumas berkomitmen memperkuat perannya sebagai organisasi profesi sekaligus penggerak ekosistem komunikasi nasional yang inklusif, beretika, dan berstandar global.
Boy menyampaikan, transformasi organisasi diperlukan untuk menjawab kebutuhan komunikasi yang terus berkembang, terutama di tengah perubahan lanskap informasi akibat kemajuan teknologi digital dan AI.
Selain memperluas jaringan di dalam negeri, Perhumas berupaya memperkuat kemitraan internasional dengan Global Alliance for Public Relations and Communications Management. Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung penerapan standar kompetensi dan akreditasi profesi kehumasan Indonesia agar selaras dengan standar global.
KHI 2026 turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani, serta praktisi humas dari berbagai daerah di Indonesia.
Melalui konvensi tersebut, Perhumas mendorong penguatan etika profesi, peningkatan kompetensi, dan kolaborasi lintas sektor. Upaya itu menjadi bagian dari penguatan peran kehumasan dalam menjaga kepercayaan publik di tengah perubahan lanskap komunikasi dan perkembangan teknologi.