BNPB Minta Pemda Proaktif Petakan Risiko Bencana Hadapi Musim Hujan

Kepala BNPB Kristomei Sianturi. Foto: Antara.

BNPB Minta Pemda Proaktif Petakan Risiko Bencana Hadapi Musim Hujan

Anggi Tondi Martaon • 19 November 2026 19:47

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) lebih proaktif memetakan kajian risiko bencana serta menyusun rencana kontingensi menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Sebab, Indonesia memasuki musim hujan.

Kepala BNPB Kristomei Sianturi mengatakan, pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4/ 2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang ditujukan kepada seluruh gubernur serta bupati dan wali kota. Para kepala daerah diminta segera meningkatkan status siaga dan kewaspadaan di wilayah masing-masing.

"Artinya saya berharap pemerintah daerah lebih proaktif lagi untuk BPBD di daerah misalnya membuat kajian risiko bencananya apa, prioritas mitigasinya bagaimana. Nah, baru itu kita sinkronkan dan kita latihkan sehingga masyarakatnya juga siap," kata Kristomei dikutip dari Antara, Kamis, 19 November 2026.

BNPB mengingatkan adanya potensi peningkatan risiko banjir akibat peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan saat ini. Terutama pada wilayah-wilayah yang sebelumnya mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
 


Menurut Kristomei, tutupan lahan dan hujan yang gundul pascakebakaran serta material kayu yang terbawa masuk ke dalam kanal maupun aliran sungai berpotensi menyumbat dan mengurangi daya tampung sungai sehingga air mudah meluap saat curah hujan tinggi turun.

Selain memetakan titik rawan, pemda diminta memastikan kesiapan skenario evakuasi warga, ketersediaan tempat pengungsian sementara (shelter), hingga skema keberlanjutan kegiatan belajar mengajar apabila bangunan sekolah terdampak genangan banjir.

"Kalau memang butuh bantuan tempat sementara, di mana tempatnya, siapkan lahannya, apakah pakai tenda, apakah pakai hunian sementara? Nah itu, kita bantu siapkan," ungkap Kristomei.


Ilustrasi banjir. Foto: Antara.

Kristomei menegaskan perlunya sinkronisasi perencanaan antara pemerintah daerah dan pusat agar pembagian peran penanganan darurat maupun dukungan logistik dapat berjalan optimal.

Langkah percepatan perencanaan dan kesiapsiagaan dini tersebut, lanjut Kristomei, sejalan dengan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah memastikan kecepatan pertolongan serta meminimalkan jatuhnya korban jiwa akibat bencana.

"Itu perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada saya ketika itu, pastikan pertolongan secepat perencanaannya sehingga tidak ada satu pun jiwa yang tidak tertolong," ujar Kristomei.

(Anggi Tondi)