Perluas Akses Kontrasepsi, Pemerintah Tambah Anggaran Rp330 Miliar

Jakarta: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN terus memperluas akses kontrasepsi hingga ke seluruh pelosok daerah di Indonesia. Kemendukbangga menambah anggaran hingga Rp330 miliar untuk Program Keluarga Berencana (KB) tersebut.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan keluarga berencana tidak boleh dianggap isu yang telah selesai. Menurut dia, pengentasan kemiskinan dapat dioptimalkan melalui metode kontrasepsi yang tepat.

"Pengendalian kelahiran adalah bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan sosial, bukan sekadar urusan kesehatan. Kontrasepsi bukan soal hamil atau tidak, melainkan soal hak dan masa depan. Siapapun yang ingin menjaga jarak kelahiran harus mendapatkan akses yang mudah," ujar Wihaji dikutip dari Antara, Kamis, 23 Oktober 2025.

Wihaji juga mengingatkan pentingnya efisiensi negara melalui investasi kontrasepsi. Dia mengeklaim setiap anggaran yang diinvestasikan melalui kontrasepsi menghasilkan manfaat berlipat.

"Berapa biaya yang dikeluarkan negara akibat kematian ibu, anak, atau stunting? Jauh lebih efisien jika kita menyediakan alat kontrasepsi yang tepat. Setiap rupiah yang diinvestasikan pada kontrasepsi menghasilkan manfaat berlipat," ungkap Wihaji.

Baca juga: Kemenkes Jelaskan Soal Pengadaan Alat Kontrasepsi bagi Pelajar

Menurut dia,  pengelolaan fertilitas harus mencakup aspek ekonomi, mental, psikologis, dan kualitas generasi. Oleh karena itu tugas Kemendukbangga/BKKBN bukan sekadar mengatur jumlah penduduk, melainkan menyiapkan outcome manusia Indonesia yang berkualitas.

"Isu kontrasepsi adalah bagian dari kebijakan besar untuk membangun bangsa yang sehat dan berdaya," ucap Wihaji.

Ilustrasi alat kontrasepsi. Foto: Everyday Health.

Ia juga menegaskan isu penurunan fertilitas tidak semestinya dipandang sebagai ancaman, tetapi peluang untuk memperkuat kualitas manusia Indonesia.

Perubahan sosial dan ekonomi saat ini, lanjut dia, menuntut kebijakan baru yang adaptif. Data menunjukkan 71 ribu perempuan di Indonesia menikah tanpa keinginan memiliki anak.

"Ini realitas baru. Pertanyaannya bukan lagi apakah fertilitas menjadi masalah, melainkan bagaimana menjadikannya peluang bagi pembangunan SDM yang unggul," ujar Wihaji.

Ia menekankan baik kenaikan maupun penurunan fertilitas sama-sama memiliki konsekuensi. Yang terpenting ialah memastikan setiap keluarga punya pilihan, setiap anak tumbuh sehat, dan setiap perempuan memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya.