Unduh DeepSeek di AS Bakal Dipenjara dan Denda Belasan Miliar

Jakarta: Sebuah rancangan undang-undang yang diajukan oleh Senator Josh Hawley (R-MO) di Amerika Serikat (AS) telah memicu kontroversi, karena mengusulkan hukuman berat bagi siapa saja yang mengunduh atau menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) buatan Tiongkok, termasuk DeepSeek, di wilayah AS.
 
Rancangan undang-undang tersebut, yang diajukan minggu lalu, bertujuan untuk melarang warga negara AS untuk mengembangkan kemampuan AI yang terkait dengan Tiongkok, termasuk DeepSeek, yang merupakan model AI yang sedang naik daun.
 
Jika rancangan undang-undang ini disahkan, individu dapat menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda hingga USD1 juta (sekitar Rp16 miliar). Sementara perusahaan dapat dikenai denda hingga USD100 juta (sekitar Rp1,6 triliun) untuk pelanggaran.
 
Ben Brooks, seorang peneliti AI di Harvard, menyatakan rancangan undang-undang ini adalah tindakan legislatif paling agresif yang pernah dilakukan terhadap AI, menunjukkan langkah ini menunjukkan tingkat kekhawatiran yang meningkat terhadap perkembangan teknologi AI di Tiongkok.
 
Kekhawatiran mengenai DeepSeek muncul dari kemampuannya untuk menyelesaikan tugas dengan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan model AI Amerika, seperti ChatGPT. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi ancaman kompetitif dari kemajuan AI Tiongkok, terutama di bidang teknologi militer dan pengawasan.
 
Meskipun rancangan undang-undang ini baru diajukan dan masa depannya masih belum pasti, keberadaannya menunjukkan dorongan yang semakin kuat di Kongres untuk mengatasi masalah keamanan dan ekonomi yang terkait dengan teknologi AI.
 

Baca juga: Korea Selatan dan Australia Larang Penggunaan DeepSeek di Instansi Pemerintah

(Ilustrasi AI. Foto: Istimewa)
 

Demi melindungi kepentingan AS

 
Senator Hawley dan Senator Elizabeth Warren (D-MA) berpendapat tindakan yang dilakukan terhadap impor dan ekspor AI diperlukan untuk melindungi kepentingan AS. Mereka juga menunjuk pada respons lambat oleh pemerintahan sebelumnya dalam meng-update dan menjalankan kontrol ekspor dengan tepat waktu.
 
"Beberapa pemerintahan telah gagal - atas desakan kepentingan perusahaan - untuk mengupdate dan menjalankan kontrol ekspor kami tepat waktu," kata Hawley dan Warren dalam pernyataan resmi.
 
Reaksi terhadap rancangan undang-undang ini beragam. Beberapa anggota Kongres berpendapat bahwa membiarkan alat AI Tiongkok berkembang di AS dapat menimbulkan masalah privasi dan keamanan yang sama dengan perdebatan tentang TikTok.
 
Kritikus berpendapat para pembuat undang-undang sebagian didorong oleh keinginan untuk melindungi pasar AS dari ancaman kompetitif, bukan untuk mengatasi masalah keamanan nasional.