PSI: Kasus Hasto Murni Hukum, Tidak Ada Kaitan dengan Jokowi

Jakarta: Juru Bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Beny Papa, menilai tudingan Politikus PDI Perjuangan, Dedy Sitorus, yang mengaitkan Presiden Joko Widodo dengan kasus hukum Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai langkah yang tidak tepat.

Menurut Beny, langkah PDIP yang terus menyerang Presiden Jokowi justru terkesan sebagai upaya provokasi untuk mencari simpati publik.

"Pola seperti ini biasanya dilakukan oleh pihak yang tidak siap menerima kenyataan dan berpotensi menemui kegagalan," ujar Beny dalam keterangan tertulis, Jumat, 14 Maret 2025.

Baca: Disebut Kirim Utusan oleh PDIP, Jokowi: Saya Diam, Tapi Ada Batasnya

Beny menegaskan bahwa kasus yang menjerat Hasto murni persoalan hukum, yakni dugaan suap dan upaya menghalangi penyidikan. Karena itu, ia menilai tidak ada kaitan antara kasus tersebut dengan Presiden Jokowi.

"Jika PDIP terus mengaitkan kasus ini dengan Pak Jokowi, jelas itu tidak pada tempatnya. Presiden tidak memiliki keterlibatan maupun kepentingan dalam perkara ini," tegasnya.

Ia pun menyarankan agar Hasto fokus menghadapi proses hukum yang berjalan dengan argumentasi yang sesuai.

"Lebih baik menghadapi kasus ini secara hukum, tanpa perlu menyebarkan informasi yang tidak berdasar di tengah masyarakat," pungkas mantan Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) itu.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut sempat ada utusan yang menemui partai sehari sebelum PDIP memutuskan untuk memecat Jokowi sebagai kader. Menurutnya, utusan tersebut meminta agar PDIP tidak memecat Jokowi, sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto harus mundur.

"Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember, itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa Sekjen (Hasto) harus mundur," kata Deddy dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025. 

"Lalu jangan pecat Jokowi dan menyampaikan ada sekitar sembilan orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK," sambungnya.

Deddy mengatakan utusan tersebut merupakan sosok yang memiliki kewenangan yang kuat. Namun, ia enggan menyebut siapa sosok tersebut.

Ia pun menilai pengiriman utusan tersebut sebagai pertanda kasus Hasto dalam dugaan korupsi Harun Masiku merupakan sebuah kriminalisasi.

"Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan," ungkapnya.