Pentagon Pertimbangkan Opsi Militer untuk Akses Terusan Panama

Washington: Pentagon dilaporkan tengah menjajaki opsi militer untuk Terusan Panama guna memastikan akses Amerika Serikat (AS) yang berkelanjutan ke jalur air yang penting secara strategis tersebut, menyusul permintaan dari Gedung Putih.

Seorang pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan sebuah dokumen, yang digambarkan sebagai panduan keamanan nasional sementara oleh pemerintahan Trump yang baru, meminta pasukan AS untuk mempertimbangkan opsi militer guna menjaga akses ke Terusan Panama.

Menanggapi laporan tentang kemungkinan aksi militer AS, pemerintah Panama mengatakan bahwa mereka akan tetap "tegas" dalam mempertahankan kedaulatannya di tengah berita bahwa Presiden AS Donald Trump sedang mempertimbangkan opsi yang ditujukan untuk "merebut kembali" terusan strategis tersebut.

"Sehubungan dengan pernyataan ini, saya tidak punya hal lain untuk dikatakan selain bahwa Panama tetap teguh dalam mempertahankan wilayahnya, terusannya, dan kedaulatannya," Menteri Luar Negeri Panama Javier Martinez-Acha mengatakan kepada wartawan pada Kamis, seperti dikutip Anadolu, Jumat 14 Maret 2025.

"Perjelaslah, terusan itu milik Panama dan akan tetap demikian," imbuh Martinex-Acha. Ketegangan antara AS dan Panama kembali meningkat akibat ancaman berulang Trump untuk "merebut kembali" Terusan Panama.

Berita tentang perencanaan militer AS dilaporkan awal minggu ini oleh NBC, mengutip memo internal dari pemerintahan Trump dan pernyataan dari pejabat AS yang tidak disebutkan namanya.

Pejabat mengatakan kepada jaringan tersebut bahwa Komando Selatan militer AS akan mempertimbangkan beberapa opsi, termasuk bekerja sama dengan militer Panama atau merebut terusan itu dengan paksa. Mereka juga mengatakan invasi AS ke Panama masih tidak mungkin saat ini.

Namun, memo itu meminta Pentagon "untuk memberikan opsi militer yang kredibel guna memastikan akses militer dan komersial AS yang adil dan tanpa hambatan ke Terusan Panama", menurut laporan.

Terusan Panama membentang melalui tanah genting Panama yang sempit yang menghubungkan Amerika Utara dan Selatan, dan sangat berharga karena menghubungkan Samudra Pasifik dengan Laut Karibia dan Samudra Atlantik.

Meski berusia lebih dari 100 tahun, jalur air tersebut telah menjadi sorotan global sejak Trump menjabat pada bulan Januari.

Presiden AS mengatakan dalam pidatonya di Kongres AS minggu lalu bahwa pemerintahannya "akan merebut kembali Terusan Panama, dan kami telah mulai melakukannya".

Meskipun sering berkomentar tentang terusan tersebut, Trump belum berbicara secara terbuka tentang bagaimana terusan tersebut akan diambil alih dan apakah militer AS akan terlibat. AS memperoleh hak untuk membangun dan mengoperasikan terusan tersebut pada awal abad ke-20. Dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1979, selama pemerintahan Presiden Jimmy Carter, AS setuju untuk menyerahkan kendali terusan tersebut kepada Panama pada akhir tahun 1999.

Namun, AS dan Panama terikat perjanjian untuk mempertahankan terusan tersebut dari segala ancaman terhadap kenetralannya dan diizinkan untuk mengambil tindakan sepihak untuk melakukannya.

Kendali terusan tersebut juga menjadi titik pertikaian antara Washington dan Beijing, karena Trump sebelumnya mengklaim -,tanpa bukti,- bahwa Tiongkok secara diam-diam mengendalikan jalur air tersebut.

Baik Panama maupun Tiongkok membantah adanya campur tangan asing. Sampai saat ini, dua dari empat pelabuhan utama kanal tersebut dimiliki mayoritas oleh konglomerat yang berkantor pusat di Hong Kong, CK Hutchison Holdings.

Setelah berminggu-minggu diawasi, konglomerat tersebut minggu lalu menjual sebagian besar operasi pelabuhan globalnya -,yang mencakup 23 negara,- kepada konsorsium investor yang dipimpin oleh perusahaan AS BlackRock seharga USD22,8 miliar.

Meskipun penjualan tersebut mungkin telah menenangkan Trump untuk saat ini, perusahaan tersebut sekarang tampaknya menjadi sasaran Partai Komunis Tiongkok.

Minggu ini, surat kabar Hong Kong yang pro-Beijing, Ta Kung Pao, menerbitkan opini pedas yang menyebut kesepakatan BlackRock sebagai "pengkhianatan" terhadap rakyat Tiongkok dan CK Hutchison sebagai perusahaan yang "tidak punya nyali, hanya mencari keuntungan, dan melupakan keuntungan".

Komentar surat kabar tersebut kemudian diunggah ke situs web kantor perwakilan Tiongkok di Hong Kong dan Makau, yang menunjukkan persetujuan diam-diam atas isinya.