Presiden Prabowo Perintahkan Semua Rencana Detail Tata Ruang Tuntas 2 Tahun

Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan semua target penyelesaian dan penerbitan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dapat tuntas dalam waktu dua tahun ke depan.

"Dalam waktu dua tahun ini Bapak Presiden RI memerintahkan kepada kami bagaimana caranya harus selesai," ujar Nusron di Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis, 6 November 2025.

Ada 2.000 RDTR yang harus diselesaikan dan, menurut Nusron, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen akan melakukan intervensi budget untuk 1.200 RDTR dalam waktu dua tahun tersebut. 

Kemudian, terdapat pinjaman dari Bank Dunia terkait program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) untuk penyelesaian 500 RDTR. 

Dia mengatakan Kementerian ATR juga mendorong daerah-daerah dengan kemampuan fiskal yang kuat untuk melakukan koordinasi di bidang tata ruang, dan berbagi tanggung jawab dalam rangka menyelesaikan RDTR.

"Biasanya kami langsung pada intinya. Misal satu kabupaten kurangnya berapa dari target 15 RDTR kurang 10 RDTR misalnya, kami langsung berbagi tanggung jawab pemerintah daerah berapa, tanggung jawab pemerintah provinsi berapa, dan tanggung jawab pemerintah pusat berapa," kata Nusron.
 

Baca Juga:  Pramono Kebut Penambahan Ruang Terbuka Hijau di Jakarta

Melalui langkah-langkah tersebut, dia optimistis target 2.000 RDTR dapat diselesaikan semuanya pada 2028. Dengan demikian, kata Nusron, sesuai dengan regulasi tentang kemudahan iklim investasi, jika ada RDTR dan semua sudah terintegrasi secara daring dengan Online Single Submission (OSS), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi pelaku usaha bisa diterbitkan cepat.
 
Untuk menyelesaikan target tersebut, Nusron mengatakan memiliki beberapa strategi, di antaranya adalah menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia sebesar USD653 juta.
 
Dana dari Bank Dunia, menurut dia, akan digunakan untuk program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP), yang meliputi Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy, pembuatan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW), RDTR, survei dan pemetaan tanah, dukungan IT dan lainnya.

Nusron mengatakan strategi selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah daerah secara mandiri membuat RDTR, terutama pada daerah-daerah yang sudah kuat secara fiskal.

Dia mengatakan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan salah satu program prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang turut mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.