Dukung Presiden Prabowo, KNPI Usulkan Rekomendasi Strategis

Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) bersama seluruh DPD KNPI Provinsi se-Indonesia resmi mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam peresmian dukungan, KNPI menyampaikan rekomendasi strategis.

“KNPI berdiri tegak bersama Presiden Prabowo dalam menjalankan visi besar Asta Cita. Kami meyakini bahwa agenda pemberantasan kartel sumber daya alam, program Makan Bergizi Gratis, dan revitalisasi pendidikan melalui Sekolah Rakyat adalah langkah konkret menuju Indonesia yang lebih adil dan berdaulat,” kata Ketua Bidang Organisasi DPP KNPI, Choir Syarifuddin, dalam keterangan yang dikutip Selasa, 11 November 2025.

Hal itu diungkap Choir dalam forum Konsolidasi Pemuda Nasional yang digelar di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Senin, 10 November 2025. Choir mengatakan bahwa dukungan KNPI kepada Presiden Prabowo bukan sekadar simbol politik, tetapi komitmen moral dan ideologis untuk mengawal arah kebijakan pemerintahan menuju kemandirian bangsa.

Ia juga menegaskan bahwa KNPI memberikan dukungan penuh terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2, H. M. Soeharto, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusinya dalam membangun fondasi ekonomi dan stabilitas nasional.
 

“Bagi kami, pengakuan terhadap jasa Presiden Soeharto bukan sekadar urusan masa lalu, tetapi bagian dari rekonsiliasi nasional. Ini tentang menghormati sejarah dan melanjutkan estafet pengabdian kepada bangsa,” kata Choir.

Choir menyampaikan bahwa salah satu rekomendasi penting KNPI adalah agar Presiden Prabowo memfasilitasi Dialog Nasional Pemuda Indonesia. Dialog ini diharapkan menjadi wadah penyatuan seluruh faksi KNPI yang selama ini terbelah, dengan semangat mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan organisasi.

“Kami memohon Bapak Presiden berkenan mempertemukan seluruh elemen KNPI. Sudah saatnya pemuda duduk bersama, berdialog secara terbuka, dan menegaskan kembali satu semangat: Indonesia di atas segala kepentingan,” ucap Choir.

Dalam konteks kelembagaan, KNPI mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersikap netral, bijak, dan aktif. Terutama, mempertemukan seluruh pihak yang bersengketa di tubuh organisasi kepemudaan.

“Kami percaya Kemenpora dapat menjadi jembatan, bukan bagian dari masalah. Pemerintah harus hadir untuk memperkuat gerakan pemuda, bukan membiarkan perpecahan berlarut,” kata Choir.

Choir juga menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi organisasi kepemudaan dari intervensi politik praktis. Ia mengingatkan bahwa pemuda harus kembali menjadi kekuatan moral dan sosial yang independen, bukan alat politik jangka pendek.

“Negara harus melindungi ruang ekspresi pemuda dari infiltrasi kepentingan politik. Kita butuh pemuda yang berpikir jernih, berani, dan berintegritas demi masa depan bangsa,” tegasnya.

Dalam semangat itu, KNPI mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk kembali pada nilai dasar kepemudaan: persatuan, pengabdian, dan gotong royong. Menurut Choir, nilai-nilai ini menjadi kunci menjaga jati diri bangsa di tengah arus globalisasi.

“Kita harus kembali kepada akar moral bangsa. Gotong royong bukan hanya slogan, tapi jalan hidup pemuda Indonesia,” ungkapnya.

Untuk menyatukan gerakan kepemudaan, KNPI juga mendorong Menpora membentuk Tim Independen yang melibatkan unsur pemerintah dan para senior KNPI guna mempersiapkan Kongres KNPI Penyatuan.

“Kami berharap Menpora membentuk tim yang kredibel agar proses penyatuan berjalan adil dan objektif. Ini momentum penting untuk memulihkan marwah KNPI sebagai rumah besar pemuda Indonesia,” jelas Choir.

Selain itu, KNPI juga berencana mengajukan Judicial Review terhadap Undang-Undang Kepemudaan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Choir, regulasi kepemudaan saat ini perlu diperbarui agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan tantangan generasi digital.

“Beberapa pasal dalam UU Kepemudaan sudah tidak sesuai dengan realitas generasi saat ini. Kita butuh undang-undang yang mampu menjawab tantangan era digital dan bonus demografi,” tambahnya.

Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia/Istimewa

Sebagai rekomendasi terakhir, KNPI mengusulkan pemisahan Kementerian Pemuda dan Badan Olahraga agar kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap pemuda dapat lebih fokus.

“Selama ini isu kepemudaan sering tenggelam di bawah bayang-bayang olahraga. Kami mengusulkan agar Kementerian Pemuda berdiri sendiri, supaya perhatian negara kepada pemuda lebih konkret dan berkelanjutan,” tandas Choir.

Choir juga menegaskan bahwa delapan rekomendasi tersebut merupakan wujud tanggung jawab moral KNPI sebagai wadah resmi pemuda Indonesia.

“Kami percaya Presiden Prabowo memiliki komitmen besar terhadap regenerasi kepemimpinan nasional. KNPI siap mengawal pemerintahan dengan semangat kolaborasi, kritis, dan konstruktif demi terwujudnya Indonesia Emas 2045,” pungkas Choir.